• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Baiq Nuril Minta Amnesti Kepada Presiden Joko Widodo. ?

16 July
09:07 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Sebenarnya Baiq Nuril Maknun masih dapat melakukan upaya hukum lain setelah dirinya tetap dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung Republik Insonesia. Baiq Nuril Maknun bersalah karena telah menyebarkan kepada pihak lain,  hasil rekaman percakapan A susila yang terjadi antara dirinya dengan seorang Kepala Sekolah di Nusa Tenggata Barat beberapa tahun silam. 

Pada sidang tingkat bawah,  Baiq Nuril dinyatakan bebas,  namun pada sidang Kasasi,  Baiq Nuril Maknun tetap dinyatakan bersalah. Kini ia,  berupaya mencari dukungan publik dan pimpinan negara agar dirinya dibebaskan dari hukuman. 

Senagaimana diketahui,  hukuman bagi Baiq Nuril adalah 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah,  subsider 3 bulan kurungan. Lantas,  apakah langkah yang dilakukannya dengan meminta Amnesti kepada Presiden Joko Widodo layak untuk dikabulkan atau tidak?  Jawabannya adalah tidak. Sebab, Amnesti secara konvensi di Indonesia,  diajukan bagi kelompok orang, dan biasanya terkait masalah politik atau hal lain yang memiliki dampak lebih luas. Artinya,  secara kebiasaan,  Amnesti tidak dapat diterapkan bagi kasus Baiq Nuril. 

Bagaimana juga dengan grasi,  yakni pengampunan dan pengurangan hukuman? Ternyata,  grasi juga tidak dapat diterapkan bagi Baiq Nuril.  Sebab hukuman yang dapat diberikan Grasi adalah Hukuman Mati dan serendah rendahnya hukuman 2 tahun penjara.  Sedangkan hukuman bagi Baiq hanya 6 bulan. 

Ini adalah peraturan di Republik ini. Seandainya tuntutan, residen Joko Widodo menempuh dua melalui dua hal tersebut,  jelas akan menimbulkan persoalan baru. Presiden dianggap tidak taat hukum. Karena itu, Baiq Nuril harus diarahkan untuk tetap menempuh jalur hukum. Setelah ia tetap dianggap bersalah,  maka harusnya ia tetap berada pada koridor hukum.// Caranya adalah dengan melakukan upaya Peninjauan Kembali atau PK. 

Kita tentu masih ingat kasus Prita Mulyasari yang agak serupa. Prita dinyatakan bersalah di Mahkamah Agung,  namun ia tetap mengajukan upaya peninjauan kembali, PK. 

Khalayak luas,  harus tetap diarahkan untuk menempuh jalur hukum pada berbagai kasus yang menerpanya,  agar tidak terjadi Trial by the press, yakni dinyatakan bersalah atau benar melalui penggalangan opini di media massa. Biarkanlah hukum dan sistem hukum bekerja pada koridornya.(Foto: Antara)

Tentang Penulis

Widhie Kurniawan

Kapuspem RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00