• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Rencana Pembentukan Qanun Hukum Keluarga di Aceh

9 July
10:19 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Jagat dunia maya dan media informasi beberapa waktu belakangan ini ramai membicarakan rancangan Qanun hukum keluarga di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Rancangan Qanun atau Rakan ini menjadi menarik perhatian publik karena dikaitkan materi soal poligami atau seorang pria beristri lebih dari satu.  

Dalam konteks ini,  tentu menarik bila membaca atau mendengar sekilas. Masalah poligami menjadi bahasan yang selalu menarik,  termasuk ada salah satu partai baru PSI yang dalam iklannya menyebut sebagai partai anti poligami. Sejatinya,  sebelum masuk dalam substansi,  ada baiknya membaca ulang Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebab Rancangan Qanun atau Rancangan Peraturan tersebut disiapkan untuk diterapkan di Aceh dengan status Otonomi Khusus. 

Pada bagian menimbang,  huruf c, disebut mengenai ketahanan dan daya juang tinggi masyarakat Aceh dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat. Sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya  negara menghormati dan mengakui syariat Islam dan budaya masyarakat Aceh berdasar norma Islam. (Foto:Kumparan)

Kemudian pada Bab I pasal 1 ayat 21 disebutkan bahwa Qanun merupakan peraturan yang ditujukan bagi masyarakat Aceh. Hal lebih detail lagi disebutkan dalam Bab V,  pasal 16 ayat 2 hurif a dan b. // Ada kewenangan khusus bagi Pemerintahan Aceh untuk mengatur wilayah dan masyarakatnya. 

Sementara,  hal yang tidak diserahkan kepada Pemerintahan Aceh sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah terkait Pertahanan dan Keamanan, Hubungan Luar Negeri,  Fiskal dan Moneter, dan sejumlah lah kewenangan lain. Artinnya,  masalah keluarga,  budaya dan syariat memang diberikan kepada Pemerintahan Aceh untuk mengurusnya, termasuk Rancangan Qanun Hukum keluarga. 

Sementara dari aspek substansi,  tidak ada kata di dalam rancangan itu yang menyebut poligami. Pada Rakan pasal 46 menegaskan bahwa seorang suami pada waktu bersamaan boleh beristri lebih dari satu dan tidak boleh lebih dari empat. Itu hanya penegasan dan merupakan ketentuan di dalam kitab suci yang dipegang oleh masyarakat Aceh. Tidak ada yang baru,  bahkan di sini ada hal yang justru lebih penting, yakni syarat untuk melakukan hal beristri lebih dari satu.  

Bila di dalam kitab suci hanya disebut bila mampu,  namun di dalam Raqan pasal 46 ayat 2 dan seterusnya,, ada syarat lebih detail dan terinci. Selain itu,  ada fakta sosiologis mengenai pernikahan dan soal nikah sirih. Karena itu,  dalam memperbincangkan soal Raqan hukum keluarga di Aceh,  pembahasannya adalah,  apakah Raqan tersebut bertentangan atau tidak dengan UU Otsus dan UU PA. Bila bertentangan, maka pemerintah pusat perlu mengggunakan kewenangannya di sana. 

Untuk menelisik apakah bertentangan atau tidak,  tentu tidak sekedar menyebut kata poligami yang bertendensi negatif,  namun satu persatu Bab,  Pasal dan ayat. 

Persoalan beristri lebih dari satu,  bukan sekedar rasa atau perasaan,  tetapi perlu diatur dalam aturan legal formal agar hak masyarakat terlindungi, terutama hak perempuan dan anak-anak,  dan bukan sekedar menjadi perbincangan di kedai kopi. 

Tentang Penulis

Widhie Kurniawan

Kapuspem RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00