• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Komunitas Internasional Harus Hormati Hukum Syariah di Brunei Darussalam

13 April
06:57 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Salah satu negara ASEAN, Brunei Darussalam, sedang disorot sejumlah komunitas internasional terkait penerapan hukum rajam. Bagaimana melihat persoalan RRI, berikut komentar RRI, disusun dam disampaikan Widhie Kurniawan. Baru-baru ini pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam menerapkan satu aturan hukum rajam. Obyek aturan hukum rajam itu adalah para lelaki yang suka dengan sesama lelaki dan perempuan yang suka dengan sesama perempuan, atau laki yang suka dengan laki dan perempuan dan sebaliknya, perempuan yang suka dengan laki atau sesama perempuan. Pada komunitas internasional, mereka disebut LGBT, yakni Lesbian, Gay, Bi-Seksual dan Transgender. Di sejumlah negara, LGBT dianggap normal, bahkan Perdana Menteri Luxembourg adalah seorang Gay. Hal sama juga berlaku di Irlandia. Leo Varadkar, Perdana Menteri Irlandia adalah seorang Gay. Negara lain adalah Serbia yang dipimpin Seorang Lesbian, Ana Brnabic. Negara-negara tersebut tentu saja memiliki aturannya sendiri. Sedangkan negara lain atau komunitas internasional lain tidak menpersoalkan peraturan ataupun budaya di negara tersebut. Artinya, kebijakan melegalkan Lesbian, Gay, Bi-Seksual dan Transgender adalah kebijakan internal suatu negara. Sama serupa misalnya dengan rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan menutup perbatasan dengan Mexico. Itu adalah kebijakan internal Amerika. Presiden Duterte di Filipina, memberi hukuman berat bagi para koruptor, gembong narkoba dan perampok. Itu jiga adalah kebijakan internal negara tersebut. Sejumlah komunitas internasional hanya dapat mengecam, kendati semua itu adalah urusan internal. Sepanjang tidak mengenai hubungan antarnegara, maka hal itu adalah urusan internal suatu negara. Sama juga dengan kebijakan Kerajaan Brunei Darussalam untuk menghukum rajam LGBT, itu sepenuhnya hak masing-masing negara. Sebagai negara dengan landasan hukum Syariah, maka Brunei darussalam tentu memiliki falsafah hukumnya sendiri. Komunitas internasional perlu menghormati kebijakan internal suatu negara. Hanya saja, ada baiknya kebijakan kebijakan internal suatu negara dapat dikomunikasikan terlebih dahulu bagi rakyat, negara tetangga dan komunitas internasional yang kemungkinan terkait, agar paham tentang apa yang dilakukan. Sekian komentar, selamat pagi.

Tentang Penulis

Widhie Kurniawan

Kapuspem RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00