• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Mengapa Pemerintah Belum juga Menyebut Kasus Nduga sebagai Separatis?

11 March
08:34 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Tragedi Nduga Papua yang terjadi pada tanggal 2 Desember tahun lalu  belum hilang dari ingatan kita. Sebanyak 31 pekerja    PT. Istaka Karya meninggal dunia akibat serangan kelompok kriminal bersenjata.

Meskipun upaya pengamanan  terus dilakukan dan Presiden Jokowi  pun telah berjanji dan bertekad akan menumpas  segala bentuk Kelompok Kriminal Bersenjata di tanah Papua, namun kenyataan yang terjadi Kelompok Keriminal Bersenjata kembali membuat ulah  lagi. 

Pada tanggal 7 Maret lalu tiga orang anggota TNI meninggal dunia akibat kontak senjata dengan  Kelompok Keriminal Bersejata di Nduga Papua yang juga disebut  Organisasi  Papua Merdeka. Sementara dari KKB sebanyak 10 orang  meninggal dunia.Kasus baku tembak di Nduga Papua ini, tentu sangat memprihatinkan karena berakhir dengan hilangnya nyawa manusia. 

Pertanyaannya mengapa  ini bisa terjadi lagi dan TNI harus kehilangan  prajuritnya. Jawabnya memang tidak mudah melakukan pengamanan di  Nduga. Selain lokasinya jauh dan sangat terpencil,  para pelaku KKB dalam kesehariannya membaur bersama masyarakat setempat.  Jadi sulit mengenalnya siapa masyarakat biasa dan siapa pemberontak. 

Menanggapi hal tersebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan tegas, sebaiknya penanganan pengamanan  terhadap kelompok Kriminal Bersenjata di Nduga sudah waktunya  ditingkatkan statusnya menjadi kelompok sparatis agar TNI lebih leluasa. Sebab jika masih dengan istilah KKB maka Kepolisian yang  berada di depan dan TNI  yang menjadi santapan.

Pendapat yang sama  juga dilontarkan Ketua DPR  Bambang Susatyo agar Pemerintah bersama TNI menambah kekuatan pasukan untuk menumpas KKB dan tidak boleh dianggap remeh, sebab gerakan yang dilakukan KKB sudah memakan korban jiwa.

Jika mengacu kepada berbagai kejadian  yang terjadi di Nduga dan akibat gerakannya yang telah mengganggu keamanan masyarakat  dan juga prajurit TNI  maka sudah saatnya pemerintah untuk segera melakukan langkah langkah  yang  tepat cepat dan  akurat dalam  menyelesaikan  gerakan KKB  di Nduga.  

Demi tidak terjadi lagi korban jiwa baik dari kalangan sipil maupun militer dan status KKB  kini ditingkatkan menjadi kelompok separatisme  dengan meningkatkan status kewenangan  TNI dalam menumpas KKB di Nduga.

Tentang Penulis

Yanto Prawironegoro

ypn1964@gmail.com

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00