• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Menguji Transparansi DPR dalam Seleksi Hakim MK

8 February
10:12 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : DPR melalui Komisi III tanggal 11 Januari lalu membuka pendaftaran seleksi calon Hakim MK untuk menggantikan 2 hakim MK yang masa jabatannya akan berakhir satu bulan menjelang pilpres 2019.

Dua hakim MK itu Aswanto dan Wahidudin Adam.Sesuai Ketentuan Undang Undang MK masa jabatan hakim MK dalam satu periode masa jabatan dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu periode.

Setelah DPR membuka pendaftaran yang kurang lebih hanya 5 hari terdapat 11 calon hakim yang akan mengikuti proses fit and propertes termasuk 2 hakim MK yang akan berakhir masa jabatannya bulan depan. 9 nama lainnya Estu Armiwulan Sochmawardiyah, Aidul Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M.Galang Asmara, Refli Harun, Ichsan Anwari, Askari Razak, Umnu Rauta dan Sugianto. 11 calon hakim tersebut telah mengikuti proses fit dan propertes sejak tanggal 31 Januari 2018 serta tanggal 6 dan 7 Februari. Rencananya akan diumumkan tanggal 13 Februari, namun akhirnya ditunda tanggal 12 Maret 2019.

Proses seleksi calon hakim MK kali ini banyak yang menilai DPR tidak transparan dan tidak serius terkesan terburu terburu sehingga tidak memberi kesempatan secara luas kepada putra putri terbaik Indonesia karena terbatasnya waktu pendaftaran yang hanya 5 hari kerja. Selain itu calon hakim yang mengikuti seleksi tidak dipunis track recordnya apakah dari unsur akdemisi.pengacara atau politikus dan ini.menimbulkan keraguan dan lecurigaan ada kepentingan politik menjelang pemilu 2019.

Pertanyaannya benarkah DPR bermain politik dalam memilih calon hakim MK kali ini. Tentu jawabnya bisa ya bisa tidak, namun kita tentu paham betul bahwa DPR adalah lembaga yang diisi oleh orang orang yang berasal dari Partai Politik sudah barang tentu setiap kebijakan yang diambil akan berimplikasi kepentingan politiknya. Apalagi ini menjelang Pemilu 2019. Sebab tugas dan kewenangan Hakim MK salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sudah barang tentu ada kepentingan politik dalam proses tersebut.

Idealnya memang DPR dalam hal ini Komisi III DPR memilih calon hakim yang benar benar berkualitas, berintegritas dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga dalam menjalankan tugas tugasnya benar benar mengedepankan kepentingan hukum bukan kepentingan pokitik.

Tentu kita semua berharap DPR dengan tambahan waktu yang cukup panjang ini benar benar memilih calon hakim yang cakap, berintegritas dan tegas dalam memutus suatu perkara khususnya dalam perkara perselisihan pemilu. Jangan malah sebaliknya semakin lama diumumkan calon hakim MK terpilih semakin kuat indikasi kepentingan politiknya.

Tentang Penulis

Yanto Prawironegoro

ypn1964@gmail.com

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00