• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Ada Apa KPK ke Papua ?

6 February
06:34 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Dugaan penganiayaan yang dialami dua penyelidik KPK kembali menjadi viral dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dua penyelidik tersebut mendapat tugas untuk memantau rapat pembahasan hasil review Kementerian Dalam Negeri terkait RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019. Namun, saat bertugas mereka diduga mengalami penganiayaan dan kemudian mereka diVisum sebagai bukti dan laporan kepada polisi.

Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Papua membantah terjadi penganiayaan terhadap dua penyelidik KPK dan bahkan Pemprov Papua justru menyebut KPK bermaksud melakukan operasi tangkap tangan. Jika pihak Pemprov Papua tidak melakukan Korupsi, maka semestinya tidak perlu khawatir terhadap kehadiran dua penyelidik KPK.

Tentu kita menjadi bertanya-tanya, ada apa KPK ke Papua? Sebagaimana diketahui bahwa, sebelum kejadian tersebut, KPK memang telah menugaskan secara khusus tim koordinasi dan supervisi untuk melakukan upaya perbaikan dan pencegahan korupsi di sejumlah daerah, termasuk di Papua Upaya KPK melakukan pencegahan korupsi di sejumlah daerah ini, dilaksanakan secara serius dalam kerangka mendukung pembangunan di Papua, dengan cara mencegah korupsi di berbagai sektor.

Trilyunan dana mengalir untuk pembangunan Papua dan tentu harapannya agar dapat dinikmati untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat di Papua, sehingga penggunaan dana tersebut harus transparan dan akuntabel atau istilahnya good public governance.

Dengan demikian, jika ada dugaan korupsi dalam proses penganggaran, pengadaan, atau kewenangan lainnya, maka penegak hukum, termasuk KPK, wajib untuk menangani kasus korupsi tersebut. Kita tahu bahwa Pihak KPK belum menyampaikan secara spesifik kasus apa saja yang sedang dicermati di Papua. Keterangan yang lebih spesifik mengenai kasus tersebut akan diinformasikan ke publik sebagai hak publik untuk tahu, setelah kasus ini masuk dalam proses penyidikan.

Jika sampai ada korupsi dalam proses penganggaran, pengadaan, atau kewenangan lainnya, maka penegak hukum, termasuk KPK, wajib untuk menangani kasus korupsi tersebut sepanjang memiliki bukti yang kuat.

Kita berharap agar Polri terus mengusut Penganiayaan dua Penyelidik KPK tersebut dan tentu harapannya juga agar Negara melalui KPK tidak boleh kalah dari teror penganiayaan tersebut.

Tentang Penulis

Alit Wiratmaja

< h3 class="r" sans-serif background-color:#ffffff;"><a href="https://www.antaranews.com/berita/212606/alit-wiratmaja-terpilih-menjadi-anggota-dewas-rri" Wiratmaja</a> </h3>

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00