• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Perilaku Koruptif yang Tersamarkan di Masyarakat

30 November
09:33 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Meski Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah berulang ulang kali melakukan penindakan tegas terhadap para koruptor baik dari kalangan ekaekutif, legislatif maupun pihak swasta yang terlibat dalam korupsi, namun indek  persepsi korupsi Indonesia tetap stagnan berada pada  angka 37  berada pada urutan ke 96 dari 180 negara berada jauh di bawah Malaysia yang meraih nilai 50.

Menurut Ketua KPK Agus Raharjo salah satu penyebabnya adalah persepsi masyarakat dalam hal korupsi masih terbatas pada persoalan korupsi yang berjumlah besar nilai rupiahnya sehingga banyak hal hal yang terjadi di masyarakat yang kecil lecil belum dianggap melakukan korupsi padahal sesungguhnya hal itu sudah masuk kategori Korupsi. Persoalan inilah yang menurut KPK membuat sulit pencegahan Korupsi di tanah air.

Pertanyaannya adalah perilaku masyarakat seperti apakah yang masuk dalam indikasi korupsi. Berdasarkan Survei yang dilakukan BPS tentang prilaku  masyarakat yang menjurus kepada korupsi misalnya memberikan hadiah kepada tokoh tokoh masyarakat dalam kegiatan tertentu, memberikan hadiah kepada tokoh tokoh pemerintahan RT,RW  di saat hajatan, pemberian tip kepada supir, perusahaan bis  dan hasil surveinya cukup mengejutkan karena persepsi masyarakat mencapai angka 70 persen lebih,  yang menilai persoalan ini  merupakan hal yang wajar.

Begitu juga masih adanya pemberian uang pelicin dalam hal pelayanan publik seperti KTP, dan SIM. Terlepas diminta atau tidaknya kebiasaan ini masih terjadi.
Idealnya  Indek Persepsi Korupsi di Indonesia semakin baik  jika  pencegahan yang dilakukan KPK berjalan mulus tapi kenyataan di lapangan  penindakan terus dilakukan, namun  persepsi publik terhadap korupsi masih belun berubah. Kondisi ini semakin diperparah Media masa yang kurang mempublis kegiatan KPK di bidang pencegahan. 

Atas pertimbangan hal tersebut KPK mendorong pemerintah untuk melakukan revisi Undang Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Sebab undang undang tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. 

Salah satu contoh adalah dalam undang indang tipilor yang sekarang tidak ada kewenangan KPK untuk melakukan proses hukum kepada pihak swasta. Padahal  ini juga menjadi sumber korupsi yang luar biasa dan sangat pantastis jumlahnya. Tapi karena KPK tidak memiliki kewenangan banyak koruptor yang bebas dari jeratan hukum. 

Tentang Penulis

Yanto Prawironegoro

ypn1964@gmail.com

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00