• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

BPJS Kesehatan Mengalami Difisit Rp16,5 Trilyun

13 November
07:59 2018
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  dalam tahun 2018 kembali mencatat defisit arus kas rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) 2018 yang sangat signifiklan  mencapai Rp16,5 triliun. Komposisinya, defisit RKAT 2018 sebesar Rp12,1 triliun dan carry over 2017 sebesar Rp4,4 triliun.  

Jika  dilihat perjalanan  BPJS Kesehatan  selama 4  tahun  sejak tanggal  1 Januari 2014 lalu. Ibarat penyakit, defisit pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini kian hari kian membengkak  pada tahun 2014  angka defisit   mencapaui  Rp3,3 triliun pada tahun 2015  angka defisit  menyentuh Rp5,7 triliun pada  kemudian  pada tahun  2016  mencapai Rp9,7  trilyun  dan tahun 2017  meningkat sedikit  Rp9,75 trilyun  rupiah. 

Pertanyaannya mengapa  BPJS setiap tahunnya ,apakah  disebabkan pengelolaan  yang tidak professional,atau  disebabkan  rendahnya iuran masyarakat  atau juga disebabkan  adanya  sistem klaim dari rumah sakit yang menggunakan aplikasi Indonesia Case Base Groups (Inasibijis). 

Sistem ini disebutnya membuka celah rumah sakit untuk melakukan kecurangan (fraud), sehingga klaim yang dibayar BPJS Kesehatan membengkak. Presiden  Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat, meski iuran yang dipungut tak sebanding dengan klaim yang harus dibayar sehingga mengalami defisit anggaran. 

Lalu langkah apa yang akan dilakukan  BPJS untuk tetap memberikan pelayanan  kepada masyarakat meski angka defisit  BPJS semakin  menggunung.Sesungguhnya  pemerintah telah melakukan langkah langkah upaya penyehatan BPJS dengan cara mengelontorkan  dana talangan  4,9  Trilyun  rupiah  dan   50 % dari pajak cukai rokok  yang diperkirakan  mencapai  Rp1 trilyun lebih  akan dijadikan amunisi untuk pembiyaan BPJS Kesehatan  namun  ternyata  dana –dana tersebuit tidak mampu mendongkrak  keuangan BPJS dengan baik.

Jika mencermati  persoalan  ini tentu  harus dilakukan  langkah-langkah yang luar biasa  harus dilakukan secara menyeluruh apakah benar  ini kesalahan dalam menentukan biaya iuran kesehatan yang dianggap terlalu rendah, apakah  masyarakat  yang tidak   patuh membayar iuran  dengan  disiplin ,atau memang ada kesalahan  dalam pengelolalaannya. 

Jika dari hasil evaluasi tersebut  terdapat  perhitungan angka iuran yang tidak  seimbang antara  pendapatan dan pengeluaran  pemerintah dalam hal ini BPJS tidak perlu ragu untuk menaikkan angka iuran namun tetap mempertimbangkan subsidi silang  antara  masyarakat mampu dan yang tidak mampu. Begitu juga jika  ada pihak rumah sakit yang nakal dalam menentukan tagihan pemerintah juga harus berani menindaknya dengan sanksi yang tegas  begitu juga jika kesalahan dilakukan oleh Manegemen  BPJS  pemerintah juga  jangan ragu untuk melaklukan revosisi  Direksi BPJS.   

Sebab jika persoalan ini tidak dilakukan dengan cepat sangat berdampak  buruk terhadap pelayanan kesehatan  terhadap masyarakat  khususnya  masyarakat  yang tidak mampu.

Tentang Penulis

Yanto Prawironegoro

ypn1964@gmail.com

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00