• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Rumah Nol Persen bagi Aparatur Negara jangan Bertentangan dengan Regulasi Pemerintah

8 November
07:42 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan lembaga keuangan lainnya mencari terobosan pembiayaan rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian dengan uang muka nol persen. Saat ini, masih ada 945 ribu PNS, 275 ribu TNI, dan 360 ribu Polri yang belum memiliki rumah.

Oleh karena itu, Presiden  mendorong dibentuk pembiayaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menangani masalah ini. 

Jika pengadaan rumah ini difasilitasi dengan alasan masih banyak aparatur negara yang belum memiliki rumah, pastinya aparatur negara  menyambut positif adanya pembiayaan rumah murah tersebut dan tidak di politisasi di tahun politik ini.

Mengapa bantuan penyediaan rumah dengan Down Payment atau uang muka sebesar nol persen bagi ASN, prajurit TNI, dan Polri dinilai sangat positif, karena secara tidak langsung diharapkan akan  berpengaruh pada kinerja ASN, TNI, dan Polri. Karena tidak sedikit diantara mereka yang masih belum mampu dalam memenuhi kebutuhan mendapatkan tempat tinggal layak huni, meski mereka mendapatkan penghasilan setiap bulan dibarengi dengan pemberian tunjangan, tetap saja, masih belum cukup untuk membeli sebuah rumah layak untuk huni.

Namun prakteknya dilapangan, pengadaan rumah murah bagi aparatur negara tersebut selalu akan menimbulkan permasalahan. Sebut saja misalnya pada program rumah bagi warga kurang mampu atau miskin, kenyataannya mereka yang mendapatkan rumah tersebut bukan warga yang dikategorikan miskin namun justru sebaliknya alias tidak berhak bahkan dipindahtangankan.

Kita berharap juga dalam kepemilikan rumah layak huni tersebut, aparatur negara tidak perlu lagi melakukan praktek praktek meminjamkan SK ASN nya kepada pihak lain atau juga menyekolahkan SK nya untuk mendapatkan rumah tersebut. 

Padahal ini sangat bertentangan dengan regulasi pemerintah. Jika yang terjadi seperti ini, jelaslah bahwa selama ini program yang mengatasnamakan untuk pegawai yang belum memiliki rumah ternyata sudah salah sasaran dan terkesan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi meraih keuntungan.

Semoga pemerintah lebih memperjelas lagi,syarat dan  sasaran penerima  bantuan uang muka  rumah murah tersebut secara merata sehingga tidak ada  diskriminasi dalam penyalurannya.

Tentang Penulis

Besty Simatupang

rri.co.id

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00