• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Pejabat Negara harus Berhati Hati dalam Berguyon di Depan Publik

7 November
08:42 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Berpose layaknya selebriti dengan mengangkat jari yang kerap dilakukan setiap orang entah dengan dua jari yang artinya peace atau damai atau satu jari yang artinya the one atau pertama kini bagi pejabat publik atau bahkan Aparatur sipil Negara sangatlah tabu bahkan dilarang.

Mereka yang mengaku pejabat publik, dimasa masa kampanye jelang pemilu 2019, yang semakin sensitif ini harus hati hati berpose baik itu dengan menggunakan satu atau dua jari agar tidak tersandung hukum dan dilaporkan ke bawaslu. Tidak tanggung tanggung bagi mereka dilaporkan ke bawaslu secara hukum patut diduga telah melanggar Undang-Undang Pemilu, sebagaimana diatur Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dengan ancaman pidana Penjara 3 Tahun serta denda Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dugaan pelaggaran yang baru-baru ini ramai dilaporkan yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kedua menteri ini dianggap melakukan pelanggaran kampanye pada acara internasional IMF-World Bank di Bali. Beruntungnya mereka berdua segera menyikapi dugaan pelanggaran itu dengan cepat.

Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemanggilan Badan Pengawas Pemilu Mereka berdua hadir dan menghargai proses penegakan hukum yang dilakukan di Bawaslu. Atas penjelasan keduanya, Bawaslu menyatakan apa yang dilakukan kedua menteri itu tidak memenuhi unsur pidana pemilu dan bukan merupakan pelanggaran kampanye.

Pertanyaannya kemudian, mengapa dugaan pelanggaran kerap menjadi senjata bagi tiap tim sukses atau tim kemenangan para calon untuk menjatuhkan masing-masing paslon. Jawabnya kita tujukan ke KPU. 

Bisa jadi sosialisasi  yang dilakukan belum masif  terhadap para pejabat negara. Sebab, hal-hal yang sangat teknis berkaitan dengan aturan-aturan kampanye belum tentu bisa diketahui oleh pejabat. Jika pejabat saja sulit memahami peraturan KPU bagaimana dengan masyarakat umum, pastinya akan kesulitan memahami secara detail aturan kampanye baik yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU.

Kita berharap peraturan yang dibuat dengan sangat detail dan spesifik dapat lebih gencar lagi disosialisasikan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Dan kepada para pejabat negara diharapkan   tidak asal berguyon di depan public serta berhati-hati dalam mengekspresikan guyonan, spontanitas. Biarlah  laporan  terhadap Menteri Luhut dan Menteri  Sri menjadi hikmah, bahwa sebagai pejabat publik tetap harus  mentaati peraturan yang  sudah menjadi aturan. 

Maka mau tidak mau semua peserta Pemilu serta pendukungnya harus juga  mentaati aturan. Karena sesuai aturan  Pejabat negara atau kepala daerah tidak boleh menggunakan kewenangan untuk menggerakkan, memaksakan, dan atau memengaruhi ASN untuk mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres.

Tentang Penulis

Besty Simatupang

rri.co.id

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00