• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Perlu Tidaknya Pakta Integritas Bagi Kader Partai Politik

26 October
08:06 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Upaya  untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilu mendatang terus dilakukan  oleh partai  politik  dengan berbagai cara dan strategi pemenangan Pemilu baik secara external maupun internal Partai Politik. 

Hal ini disebabkan hasil survei  terbaru Litbang Kompas hanya lima partai politik yang bakal lolos Parlementary  Tresshold  dengan ambang ambang batas suara untuk parlemen untuk Pemilu 2019 telah ditetapkan sebesar 4 persen. Kelima Partai Politik tersebut  PDIP, Gerindra, PKB, Golkar dan Partai Demokrat.   Sedangkan  partai lainnya berada di bawah ambang batas seperti  Nasdem, PKS,PPP, PAN, Perindo, Hanura, Berkarya, PBB, PSI, Garuda dan PKPI. 

Atas pertimbangan itulah  Partai Politik mulai melancarkan berbagai strategi dan mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk mencari dukungan suara bak dari internal partai maupun external partai. Salah satunya dengan mengharuskan  kader partainya untuk menandatangani fakta integritas. Pakta integritas merupakan pernyataan janji bersama atau komitmen sebagai bentuk kesanggupan untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku. 

Persoalan yang muncul di kalangan partai saat ini, tidak semua kader partai mau menandatangani  pakta integritas dengan berbagai alasan.  Penolakan ini memang terkesan aneh sebab setiap seorang kader partai politik  idealnya  memiliki komitmen yang tinggi  sebagai bentuk kesanggupan melakukan dan kepatuhan terhadap apapun kebijakan partai  itu sendiri. 

Pertanyaannya  mampukah strategi  penandatanganan  pakta integritas ini dapat mendongkrak perolehan  suara partai politik  dalam pemilu mendatang. Jawabnya memang tidak dapat dipastikan seorang kader partai  yang telah menandatangi pakta integritas  akan berimbas dengan pendapatan suara partai politik. 

Namun setidaknya  dengan seseorang mau menandatangani pakta integritas ini  ada kecendrungan orang tersebut akan berupaya untuk berbuat yang terbaik untuk partainya  dibandingkan dengan orang yang menolak menandatangani pakta integritas tersebut. Sebab dalam pakta  integritas  tersebut  kewajiban yang harus dilakukan  seperti  kejujuran, tanggung jawab dan  yang tidak kalah pentingnya adalah  larangan untuk melakukan  korupsi  dan hal-hal lain yang diatur dalam  undang-undang.   

Dari  sinilah  partai politik dapat mengukur kepada kadernya berapa besar  tingkat loyalitas dan kepatuhannya  pada partai dan ini  sangat penting  karena  dapat berpengaruh terhadap kepercayaan publik yang pada akhirnya  dapat meningkatkan  elektabilitas partai politik.

Tentang Penulis

Yanto Prawironegoro

ypn1964@gmail.com

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00