• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Pro dan Kontra Rencana Pemerintah Merncairkan Dana Kelurahan

23 October
17:40 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pemerintahan Jokowi mulai tahun depan tidak hanya menggelontorkan dana desa tetapi juga akan mencairkan program dana kelurahan se-Indonesia. Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan. Program itu, dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan yang dirasakan sangat minim sementara permasalahan yang dihadapi cukup koimpleks seperti kemacetan, kriminalitas, hingga kemiskinan. Pembangunan inprastruktur dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dana kelurahan itu berasal dari pengurangan dana desa sebesar Rp3 triliun. Sebelumnya alokasi dana desa di 2019 diusulkan Rp 73 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp70 triliun. Rencana Pemerintah tersebut ternyata menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pertanyaannya mengapa kebijakan pemerintah untuk mencairkan dana kelurahan ini mendapat tanggapan yang berbeda ada yang setuju dan ada yang menolak. Bagi Kepala Daerah khususnya Para Walikota di seluruh Indonesia tentu sangat menyetujui Kebijakan Pemerintah tersebut karena sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat perkotaan karena setidaknya ada tambahan anggaran kelurahan yang dapat dikelola untuk menjalankan programnya. Namun bagi lawan politik pemerintah saat ini sudah barang tentu kebijakan ini mendapat penolakan keras karena dinilai sebagai strategi untuk melakukan pencitraan guna meraih dukungan suara pada Pilres 2019 dengan alasan mengapa kebijakan ini diambil saat menjelang Pilpres dan di akhir Kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden. Pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya sah -sah saja sepanjang tidak melanggar aturan dan membuat gaduh situasi politik di negri ini namun yang paling penting adalah apapun kebijakan yang diambil pemerintah harus melalui prosedur yang benar salah satunya disiapkan terlebih dahulu payung hukumnya agar dapat dipertanggungjawabkan secara benar karena uang yang digunakan adalah dari APBN. Dan yang tidak kalah pentingnya dapat dipastikan jika kebijakan ini dijalankan hendaknya benar-benar penggunaannya untuk kepentingan masyarakat jangan sampai ada kebocoran -kebocoran apalagi dipergunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab apalagi untuk memperkaya diri para pejabat negara.

Tentang Penulis

Yanto Prawironegoro

ypn1964@gmail.com

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00