• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Ada Apa di Meikarta Sehingga Menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasanah ?

17 October
08:34 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK  terhadap sepuluh orang oknum  pemerintah daerah dan oknum  perusahaan terkait dengan proses perizinan Meikarta di  Karawang, Bekasi Jawa Barat, kembali menambah luka bangsa kita.  

Kenapa menambah luka, karena ternyata korupsi kembali terjadi, kembali diduga  dilakukan oleh seorang oknum Bupati, yaitu Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin yang  diduga terlibat menerima suap dan  kemudian ditetapkan sebagai salah satu dari sembilan tersangka dugaan penerima suap.

Pemberi suap yang berkaitan dengan pengurusan perizinan adalah diduga   oknum  dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), salah satu anak perusahaan Lippo Group yang menggarap mega proyek properti Meikarta.

Sebagaimana diketahui bahwa Meikarta dirancang oleh Lippo sebagai kota baru modern seluas 500 hektare, dengan rencana total proyek bernilai Rp278 triliun.

Pengembang membangun hunian,  termasuk rencana  mendirikan pusat belanja, pusat kesehatan dan rumah sakit internasional, pusat keuangan internasional dan 10 hotel internasional berbintang lima.

Selain itu, akan membangun  100 sekolah dasar internasional dan nasional plus, 50 sekolah menengah pertama/sekolah menengah atas nasional dan internasional, 3 universitas nasional, serta pusat riset industri. 

Pembangunan dan pengembangan mega proyek ini bahkan telah dipromosikan secara masif, sementara sebagian perizinannya masih dalam proses.

Dalam pengurusan perizinan inilah terjadi celah yang menggiurkan dan bahkan diduga terjadinya pemberian komitment fee sekitar Rp13 miliar.

Dugaan skandal suap ini menambah daftar masalah terkait pembangunan dan pengembangan mega proyek Meikarta.

Sebelumnya  ada berkembang  isu perizinan yang belum tuntas, meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Bekasi memberi izin hunian bagi Meikarta untuk lahan seluas 84,6 hektare.

Pengembang diwajibkan  untuk melengkapi  dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan, dalam sebuah kawasan yang harus menjadi satu kesatuan ekologi.

Semula pengembang mengajukan permohonan izin untuk 300 hektare dari 500 hektare tanah yang dimiliki.

Masalahnya, 500 hektare  tersebut sebagian izinnya untuk kawasan industri, sedangkan  untuk hunian harus ada reklasifikasi dan penyesuaian ruang. 

Celah-celah proses perizinan seperti inilah yang menjadi titik rawan jika integritas dan mental lemah sehingga  berujung pada terbongkarnya skandal suap tersebut.

Kita harapkan semua pihak menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah dilakukan KPK, disamping membantu kerja KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap tersebut. 

Dengan adanya skandal suap dan isu pelambatan pembangunan mega proyek tersebut, kita harapkan tidak merugikan masyarakat dan investor yang telah membeli atau memesan properti yang sangat menjanjikan untuk masa depan di kota modern tersebut.

Tentang Penulis

Alit Wiratmaja

< h3 class="r" sans-serif background-color:#ffffff;"><a href="https://www.antaranews.com/berita/212606/alit-wiratmaja-terpilih-menjadi-anggota-dewas-rri" Wiratmaja</a>&nbsp;</h3>

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00