• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Bagaimana Oknum calo anggaran di Kemenkeu dapat mengatur anggaran daerah?

9 May
10:51 2018
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Praktik calo anggaran oleh oknum PNS maupun oknum non-PNS, oknum penegak hukum dan bahkan oknum anggota DPR yang terjadi belakangan ini di Indonesia sangat memprihatinkan dan memalukan. KPK yang sudah berulangkali menangkap melalui OTT terhadap para pelaku Korupsi rupanya belum membuat jera, seolah-olah Korupsi itu dijalani mereka sebagai sesuatu menerima "jasa", sebagai sesuatu pekerjaan yang biasa tanpa merasa berdosa. Ini kembali dapat kita ketahui setelah KPK melalui Operasi Tangkap Tangan menangkap pada hari Jumat yang lalu terhadap seorang oknum pegawai Kementerian Keuangan dan bahkan juga melibatkan salah seorang anggota DPR RI .

Sebagaimana kita ketahui bahwa, proses penyusunan dan pengajuan anggaran oleh setiap Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga dibahas melalui Musrenbang dan Musrenbangnas, dengan pintu masuk Kementerian Keuangan dan Bappenas, baru kemudian pengesahan anggaran oleh DPR RI. Seluruh mata rantai proses penganggaran tersebut rawan dengan KKN, antara lain akibat dari asas kebutuhan pembangunan di suatu daerah. Bahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mensinyalir daerah-daerah di Indonesia Timur dan para Kepala Daerah yang baru, menjadi obyek yang paling rawan terhadap praktik calo anggaran. Sebab, secara kemajuan pembangunan, daerah daerah tersebut masih belum mampu berkembang secara utuh, sehingga membutuhkan anggaran dan di sinilah terjadi kerawanan "transaksi".


 Modus dan taktik calo anggaran memanfaatkan peluang ini dengan menyamar sebagai "konsultan" yang bisa membantu untuk mendapatkan anggaran melalui proses di Bappenas maupun di Kementerian Keuangan. Ada satu pandangan bahwa jika belum 'clear' suatu anggaran yang diajukan, maka akan diberi "bintang", bahkan rumornya adalah untuk memecahkan bintang tersebut memerlukan negosiasi yang rawan KKN dan di sinilah menjadi salah satu obyek dari para calo anggaran tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan bahwa Beliau pernah mendengar kabar mengenai salah satu ruangan di lingkungan kantornya yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan 'suatu pemufakatan'. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto telah diminta untuk melakukan evaluasi dan penelitian terkait adanya kabar tersebut, dimana satu ruangan dipakai untuk menerima pihak Pemerintah Daerah yang dijadikan praktik calo anggaran. Dengan kejadian tersebut, sangat penting untuk menertibkan pintu masuk gedung Kementerian Keuangan, supaya tercatat siapa saja yang datang, jam berapa dan ingin bertemu dengan siapa dan dengan tujuan apa. Sebagaimana diketahui, modus KKN yang kerap terjadi adalah jasa pengurusan anggaran, dimana oknum akan bertindak seperti konsultan atau bermodus menawarkan pencairan anggaran. Oleh sebab itu, Pihak Kementerian Keuangan sangat urgent untuk melakukan komunikasi edukasi dan advokasi bahwa pencairan anggaran tidak memerlukan konsultan, apalagi calo anggaran. Kita menyambut baik himbauan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk mensosialisasikan dan melakukan edukasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada Juni 2018 agar terhindar dari calo-calo anggaran.

Tentang Penulis

Ida Bagus Alit Wiratmaja

Redaktur Senior

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview

Hot Topic

   

Deja Vu Sukacita Real Madrid

KBRN, Jakarta: Gelar juara Liga Champions siap diberikan kepada Real Madrid setelah mengalahkan Liverpool di Kiev, Minggu (27/5/2018). Selengkapnya di rri.co.id.

26 Pembaca Baca Selengkapnya
00:00:00 / 00:00:00