• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Pemberlakuan Kebijakan Lalulintas Kendaraan Bernomor Polisi Ganjil dan Genap di Jakarta

7 March
08:59 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Ada satu slogan sindiran yang menyebutkan bahwa kalau datang ke Jakarta tidak melihat kemacetan lalulintas, maka bukan Jakarta namanya.Problematik lalulintas dan transportasi di Ibukota Jakarta ini memang sangat kompleks. 

Oleh sebab itu, Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi kemacetan di berbagai ruas jalan.

Setelah pemberlakuan penerapan lalulintas kendaraan bernomor polisi ganjil dan genap di jalan protokol Jakarta Pusat, maka Pemerintah kembali segera menerapkan peraturan kendaraan bernomor polisi  ganjil genap di jalan tol Jakarta-Cikampek. 

Kebijakan ini akan diberlakukan pada pintu tol yang memiliki volume kendaraan paling padat, yaitu Pintu Tol Bekasi Barat dan Pintu Tol Bekasi Timur.
Kebijakan ini dapat dipastikan akan mulai dilaksanakan  tanggal 12 Maret mendatang, berlaku pada pukul 06.00-09.00 WIB setiap hari kerja Senin sampai Jumat.

Peraturan ganjil genap ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurai kemacetan di jalan tol.  Ada tiga kebijakan yang akan diputuskan pemerintah, yang akan tertuang dalam peraturan Menteri Perhubungan.

Peraturan pertama adalah pemberlakuan lajur khusus bagi bus, yang kedua  peraturan khusus bagi truk angkutan dan yang ketiga  pengaturan untuk mobil pribadi dengan memberlakukan sistem ganjil genap.

Masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir, sebab akses jalan menuju Jakarta  masih ada beberapa jalur alternatif yang bisa dilewati seperti Kalimalang, Arteri, dan  di Becakayu.

Penerapan skema kendaraan ganjil genap di jalan tol diharapkan dapat mengurangi volume kendaraan yang melintas atau dengan target mengurangi 50 persen kendaraan yang lewat. 

Menanggapi Peraturan  baru tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkhawatirkan kebijakan penggunaan kendaraan roda empat berplat nomor ganjil genap di jalan tol Jakarta-Cikampek akan menghambat pergerakan roda ekonomi, terutama di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. 

Indikator hambatannya  antara lain minimnya angkutan umum, seperti bus premium  yang disediakan Badan Penyelenggaran Jalan Tol (BPJT) untuk menunjang perpindahan masyarakat dari Bekasi ke Jakarta dan sebaliknya.

Kalau kita melihat data dari Polda Metro Jaya bahwa jumlah kendaraan di Jakarta telah bertambah lebih dari satu juta unit dalam rentang waktu hanya dua tahun. Dari jumlah tersebut, jenis kendaraan yang mendominasi jalanan Jakarta adalah sepeda motor dan mobil pribadi.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) juga mencatat angka penjualan mobil nasional pada 2017 bisa mencapai 1,1 juta unit.

Dapat kita bayangkan bahwa kendaraan yang masuk ibu kotaJakarta tidak hanya berasal dari Jakarta, tapi juga provinsi lain seperti Jawa Barat (Bekasi, Bogor dan Depok) dan Banten (Tangerang dan Tangerang Selatan).

Demikian banyak kendaraan yang masuk ke ibu kotadan apakah ini bisa tertampung semua? Kita ketahui bahwa panjang dan luas jalan di wilayah DKI Jakarta, setidaknya sejak tahun 2008 hingga sekarang tidak  mengalami pertambahan yang signifikan, sementara jumlah kendaraan bermotor bertambah terus.

Bagaimanapun Jakarta dibangun, sewajarnya kita memang tak mungkin bisa mengharapkan luas jalanan di ibu kota bertambah signifikan. Sebab, kondisi wilayah kota Jakarta saat ini telah sesak oleh berbagai macam bangunan.

Yang perlu menjadi pertanyaan adalah: Apakah masuk akal mengharapkan kemacetan di Jakarta berkurang jika semakin hari jumlah kendaraan ibu kota justru terus bertambah?

Mengatasi masalah kemacetan, merupakan masalah kita bersama yang membutuhkan pembahasan guna mendapatkan masukan dan solusi tentang situasi yang terjadi dan apa yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan peran aktif masyarakat. 

Kemacetan di Jakarta khususnya dalam 10 tahun belakangan ini semakin memperihatinkan. Beberapa penyebab utama, yakni tingginya angka penggunaan kendaraan pribadi, pertumbuhan ruas jalan yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan kendaraan dan kurang disiplinnya berlalu lintas.

Dalam upaya menekan penggunaan kendaraan pribadi, terdapat beberapa cara atau kebijakan yang dapat dilakukan, diantaranya memperbaiki pelayanan angkutan umum dan mempersempit ruang penggunaan kendaraan pribadi.
 
Sementara itu untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas, cara paling efektif adalah penegakan peraturan lalu lintas yang konsisten dan konsekuen. 
Pilihan menekan dan mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi merupakan agenda penting yang harus dilakukan dan menyediakan infrastruktur serta angkutan umum yang memadai.

Dengan berbagai problematik Ibukota Jakarta tersebut, maka pemindahan Ibukota Pemerintahan ke lokasi lain di salah satu kota di Kalimantan menjadi salah satu solusi yang terbaik.
(Sumber Foto: Tempo)

Tentang Penulis

Ida Bagus Alit Wiratmaja

Redaktur Senior

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00