• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Perlu Tidaknya Reshuffle Menteri dalam Kabinet Jokowi Pasca Chofifah Indar Parawansa Bersurat kepada Presiden

9 December
05:42 -0001
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Isue reshuffle berkali kali berhembus di era pemerintahan Presiden Joko Widodo di setiap kesempatan, apakah karena terjadinya selisih pendapat diantara Menteri Menteri, atau karena kondisi perpolitikan di tanah air. Kali ini yang terjadi adalah adanya rangkap jabatan Menteri sebagai Ketua partai Politik dan Menteri yang ikut dalam bursa pemilihan sebagai Gubernur.

Menteri Sosial Chofifah Indar Parawansa yang mendaftarkan diri dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur telah berkirim surat kepada Presiden, dan Presiden mengakui surat itu sudah berada di mejanya namun belum dibaca apa isinya. Di sisi lain,  belum ada kabar apakah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sudah bersurat tentang jabatan baru yang disandangnya sebagai ketua partai Golkar, apakah akan mengundurkan diri sebagai Menteri atau tidak, apakah akan dimundurkan oleh Presiden atau tidak.


Berbagai spekulasi dan pendapat beredar di masyarakat dari berbagai kalangan tentang perlu tidaknya reshuffle atau perombakan cabinet kerja Jokowi dan siapa yang akan mengisi , dari kalangan mana, apakah dari partai politik atau dari kalangan professional atau dari akademisi. Masyarakat sadar betul bahwa reshuffle cabinet adalah hak prerogative Presiden, namun tetap saja reshuffle menjadi bahan pertanyaan media bahkan dalam menanggapi situasi ini terlontar kata kata Presiden kamu jangan maksa maksa.

Pertanyaan kepada Presiden bukan berarti memaksa Presiden, dan pernyataan Presiden jangan maksa maksa tentunya tidak dapat dimaknai masyarakat tidak boleh tahu. Masyarakat dan rakyat negeri ini sudah tahu pasti gaya berbicara Presidennya yang tersirat bijaksana penuh makna.

Komitmen pemerintahan Jokowi – JK tentang Menteri didalam kabinetnya tidak boleh rangkap jabatan penting dan kapan serta perlu tidaknya dilakukan perombakan kabinet, penggantian Menteri ,atau jumlah Menteri, tentunya menjadi pemikiran dengan berbagai pertimbangan Presiden dengan hak prerogatifnya.  Jika posisi Menteri Perindustrian yang masih dijabat Airlangga Hartarto tidak dilakukan penggantian, komitmen yang ada menjadi tiada. Jika dilakukan reshuffle, dengan alasanTahun ini adalah Tahun Politik asumsinya  reshuffle tentunya akan diisi sosok yang memperkuat soliditas cabinet kerja Jokowi menuju Pilpres 2019.


Demikian halnya jika posisi Menteri Perindustrian dan Menteri Sosial dikosongkan, menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan eksistensi dan fungsi kedua kementrian itu. Ini semua mengandung arti bahwa, meskipun memiliki hak prerogatif, tentunya  kita yakin Presiden akan meminta pendapat Wakilnya dan orang kepercayaannya terlebih dahulu dalam memutuskan reshuffle atau tidak. Meskipun bebas berpendapat , sebagai rakyat, kita menunggu Presiden memutuskan. (AS/ARN)

Tentang Penulis

Agung Susatyo

Redaktur Senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00