• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Silang Pendapat di Kabinet Indonesia Kerja akankah berujung Reshuffle

11 January
08:48 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Jargon “Tenggelamkan” yang sempat Hits dan dipopulerkan secara tidak langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kini jadi soal yang paling hangat untuk diperdebatkan.

Silang pendapat di kabinet kerja terkait kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia terjadi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Tidak dapat dipastilan siapa yang pertama kali melempar wacana kritikan untuk penghentian kebijakan penenggelaman kapal yang sudah dilakukan selama 3 tahun terakhir. Apakah bermula dari  Wakil Presiden Jusuf Kalla atau berasal dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Para Menteri di Kabinet Kerja itu bersikukuh bahwa kebijakan mereka lah yang paling benar dengan mengandalkan alasannya masing-masing.

Tentunya kita melihat ini  bukan soal penemggalamannya kapal saja, tapi ternyata sinkronisasi kebijakan ditubuh kabinet Kerja tidak harmonis. Harusnya secara struktural Menteri Susi  tidak boleh menentang apa yang disampaikan oleh Menteri Luhut yang notabene sebagai Menteri koordinator dibidang kemaritiman. Memang posisi  Susi adalah sesama menteri, tapi  sudah ada Menko yang meminta agar kebijakan Susi bisa dihentikan. Pastinya sebagai awam  kita menilai,  jika kebijakan Luhut  tidak digubris, maka buat apa ada Kemenko.

Sebab Susi tetap konsisten pada kebijakannya karena merasa hal tersebut sudah sesuai dengan Undang Undang.

Untunglah Pucuk Pimpinan negeri ini, Presiden Joko Widodo segera angkat bicara.

Presiden Joko Widodo membela Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk terus melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang menerobos wilayah perairan Indonesia. Jokowi meyakini bahwa kebijakan yang diambil Susi ini adalah untuk kebaikan  negara dan rakyat.

Jokowi mengatakan, kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Menteri Susi selama ini adalah bentuk penegakan hukum yang memang ingin ditunjukkan Indonesia kepada dunia. Pemerintah hendak menunjukkan ketegasan kepada kapal asing yang selama ini kerap mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, bahwa Indonesia tidak main-main.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penenggelaman kapal yang biasa dilakukan Susi tidak salah. Sebab, hal itu memang diperlukan untuk penegakan hukum dan memberikan efek jera. 

Nah, Lalu Bagaimana dengan Luhut ? Presiden juga menegaskan bahwa apa yang dikatakan Luhut juga tidak salah dimata Presiden Joko Widodo konsentrasi ke pengolahan ikan seperti yang disampaikan luhut juga perlu di samping penenggelaman, terutama untuk mendorong ekspor ikan yang turun.

Akan kah ketidak Sinkronisasi dan ketidakharmonisan diantara para menterinya tersebut ini tetap dapat ditutupi oleh Presiden ataukah akan ada reshuffle kabinet atas gonjang ganjing ini entahlah. Kita hanya berharap dan menunggu agar keputusan yang lahir dari sang Presiden untuk kabinetnya adalah semata mata kebaikan untuk bangsa dan negara serta rakyat Indonesia  dimata dunia. (BSC/ARN)

Tentang Penulis

Besty Simatupang

rri.co.id

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00