• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Menyimak Kebijakan Baru Pemerintah Menghentikan Penenggelaman Kapal Ikan Asing

10 January
09:08 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pemerintah yang mengumumkan kebijakan baru untuk menghentikan penenggelaman kapal ikan asing yang beroperasi  mencuri ikan  di perairan Indonesia mulai tahun 2018, menjadi satu topik menarik untuk kita cermati. 

Wakil  Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah menginstruksikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti  agar kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia dihentikan.


Kebijakan penenggelaman kapal asing tersebut dalam tiga tahun terakhir yang dilaksanakan Menteri Susi Pudjiastuti telah mendapat pujian dari berbagai pihak, karena berani memberantas mafia pencurian ikan di perairan Indonesia.

Akibat dari  kebijakan penenggelaman kapal asing yang sudah dilakukan tiga tahun terakhir itu menyebabkan beberapa  negara menyampaikan protes ke pemerintah Indonesia.

Terlepas dari masalah protes tersebut, justru telah menimbulkan efek jera berkat tindakan tegas Pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan potensi besar devisa negara dari sektor perikanan dan untuk melindungi nelayan Indonesia.

Penenggelaman kapal-kapal asing tersebut nampaknya sudah saatnya untuk dihentikan dan diganti dengan kebijakan bahwa kapal-kapal yang ditangkap itu cukup ditahan, kemudian nantinya bisa dilelang, sehingga hasil lelang masuk ke kas negara.

Penegakan hukum tetap dilaksanakan sesuai Undang-Undang, yakni kapal-kapal pencuri ikan tersebut tetap ditahan, tapi bisa saja dilelang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri setempat.

Sebuah kebijakan yang benar juga adalah selain dilelang, kapal-kapal tersebut juga bisa dimanfaatkan Indonesia, karena  Indonesia sebagai negara maritim  masih kekurangan banyak kapal untuk menangkap ikan.

Pemerintah Indonesia tidak perlu lagi membeli kapal ikan yang baru, tetapi mendayagunakan kapal hasil lelang tersebut untuk kelompok nelayan.

Pemerintah akan bisa menghemat APBN dalam pengadaan kapal ikan dan di sisi lain akan dapat meningkatkan hasil tangkap ikan untuk memperbesar nilai ekspor.

Sebagaimana kita ketahui banyak kapal yang nongkrong dan ditinggalkan begitu saja karena disita,  sementara itu banyak nelayan tidak bisa melaut, sebuah kondisi yang sangat ironis.

Sekarang mau pilih yang mana, apakah meneruskan kebijakannya membakar kapal-kapal ikan tersebut atau diberikan kepada kelompok nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka?

Kapal-kapal ikan yang besar misalnya seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kelompok nelayan dalam pencarian ikan di perairan sekitar Natuna dan Tual.

Sedangkan kapal-kapal yang berukuran lebih kecil bisa dioptimalkan misalnya  di perairan utara Pulau Jawa dan Bali.

Silang pendapat antara Menteri Susi Pudjiastuti dan Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam penerapan kebijakan baru tersebut semoga dapat diselesaikan dengan baik.

Sebab, berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 antara lain telah mengatur proses dan mekanisme penenggelaman kapal.

Dalam pasal 66 c Undang-Undang tersebut dijelaskan adanya kewenangan pengawas perikanan yang melakukan proses pengawasan sebelum proses pengadilan untuk melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan atau melawan dan atau membahayakan kapal pengawas.

Menurut Menteri Susi Pudjiastuti bahwa dalam pasal 69 ayat 4 disebutkan dalam melaksanakan fungsinya, penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan.

Tindakan yang dilakukan Menteri Susi Pudjiastuti selama ini sudah benar, demikian juga kebijakan baru Menko Luhut Binsar Pandjaitan juga benar.

Sebab, Menko Maritim  merujuk pada pasal 76c ayat 5 bahwa benda dan atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan atau koperasi perikanan.

Semoga kebijakan baru ini benar-benar dapat mengoptimalkan penggunaan kapal-kapal tersebut untuk tujuan meningkatkan hasil tangkap ekspor perikanan dan sekaligus dapat meningkatkan ekonomi  para nelayan. (Alit/ARN)

Tentang Penulis

Ida Bagus Alit Wiratmaja

Redaktur Senior

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00