• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Percepat Penyerahan DIPA mendorong Pertumbuhan Ekonomi

7 December
08:34 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kemarin Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran - DIPA untuk 86 Kementrian dan Lembaga dengan anggaran 847 koma 4 Triliun Rupiah dan Tranfer ke Daerah  serta Dana Desa sebesar 766 koma 2 Triliun. 

Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa harus ada perbaikan kualitas di setiap Kementrian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah/ dan tidak menerapkan peraturan berbelit dalam hal anggara.

Presiden  juga memerintahkan agar berhati – hati dalam penggunaan anggaran tersebut dan tidak mengulangi kesalahan yang terjadi sebelumnya/ seperti  regulasi yang tumpang tindih dan masalah administrasi  laporan keuangan.

Tentu kita bertanya mengapa semua Presiden yang memimpin di Indonesia ini selalu berpesan  hal yang sama  dalam memaknai DIPA yang digelontorkan itu dengan meminta  para pengguna anggaran  segera  menindaklanjuti dan bisa mengiimplementasikan DIPA dengan tepat waktu. 

Alasan dari pesan PRESIDEN  itu  tentu semata mata agar tidak terjadi kemandekan karena   kemandekan akan berpengaruh terhadap hasil akhir pembangunan. Presiden  berharap anggaran digunakan secara tepat, transaparan, dan akuntabel dengan mencegah terjadinya penyimpangan.

Ini perlu dicermati karena belanja pemerintah adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi saat ini ekspor tengah mengalami tekanan, investasi pun dipengaruhi oleh kondisi global yang belum pulih benar. Maka, adalah wajar jika Presiden Jokowi mengingatkan, andalan yang bisa dipergunakan adalah pada belanja negara.

Kita setuju pada pesan yang diungkap Presiden khususnya  efisiensi penggunaan anggaran belanja yang sudah dialokasikan tersebut untuk dilakukan pada pos belanja operasional termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor dan kegiatan rapat.

Meski kita tau/ Pemerintah sendiri terus melakukan berbagai upaya untuk menekan inefisiensi, misalnya sejak 2013 dilakukan spending review dan saat ini ada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra). 

Hasil spending review oleh Dirjen Perbendaharaan menunjukkan adanya potensi penghematan APBN atau celah fiskal 9,6 triliunrupiah  di tahun 2016 dan 8,7 triliun rupiah di tahun 2017  yang didominasi belanja perjalanan dinas, khususnya paket meeting dan honorarium.

Kita juga berharap tahun 2018 mendatang  revisi pada anggaran berjalan bisa diminimalisir.  Banyaknya  revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam perjalanan anggaran setelah anggaran disetujui  hendaknya tidak harus berulang ulang terjadi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja kementerian lembaga tahun lalu terdapat revisi DIPA sebanyak 22.177 dari total 87 kementerian lembaga. Secara rerata setiap kementerian lembaga merevisi 255 DIPA.

Maka bisa kita simpulkan Revisi DIPA tersebut menggambarkan buruknya perencanaan dan komitmen perencanaan nasional karena teralih untuk tujuan lain, dan semakin besar anggaran menggambarkan kemungkinan terjadinya in-efisiensi dan pemborosan yang tidak perlu.

Suatu perencanaan penggunaan anggaran yang amburadul menggambarkan negara yang amburadul, tentu kita  tidak rela Indonesia dianggap negara yang tidak diurus secara serius.

Kita hanya bisa menghimbau  seluruh komponen masyarakat penguna anggaran dengan sadar menggunakan  anggaran yang ada di tangan mereka  dengan benar sehingga  pertumbuhan ekonomi tidak  tergangggu,  sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, hingga pemerataan ekonomi nasional  menuju masyarakat sejahtera. (BCS/Foto:Biro Pers/ARN)

Tentang Penulis

Besty Simatupang

rri.co.id

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00