• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

YLBHI: Larangan Memfoto dan Merekam Persidangan Akan Memperparah Kondisi Peradilan

27 February
21:14 2020

KBRN, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritisi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan. Ketua Umum YLBHI, Asfinawati mengatakan aturan ini berpotensi memperparah kondisi peradilan di Indonesia.

"Dalam surat edaran tersebut terdapat aturan bahwa pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan," ucapnya dalam rilis yang diterima RRI, Kamis (20/2/2020).

Menurutnya aturan ini bertengangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Apalagi terdapat ancaman pemidanaan di dalamnya.

"Selain itu, memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin adalah ranah hukum administrasi yang dihubungkan dengan sesuatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan memfoto, merekam, dan meliput tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang," tuturnya.

"Selain itu ketua pengadilan dan birokrasinya akan dengan mudah menolak permohonan izin tersebut dengan berbagai alasan dan kepentingan tertentu," tambahnya melengkapi.

Belum lagi menurut pengamatannya masalah-masalah di ranah pengadilan belum banyak berubah. Misalnya praktik-praktik suap serta layanan yang belum maksimal masih ditemui di mana-mana. Bahkan terkadang pengadilan kerap lambat merespon permintaan pihak-pihak yang berperkara.

Berangkat dari hal tersebut, Asfinawati dengan tegas meminta larangan yang berpotensi menghambat kebebasan pers dan mengancam peradilan yang transparan ini segera dicabut. 

"Meminta perihal larangan memfoto dan merekam persidangan dicabut dari SE Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 2/2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan," tutupnya.
 

00:00:00 / 00:00:00