• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

DKI Jakarta Tidak Memiliki Kejelasan Soal Banjir

26 February
10:06 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Banjir yang terjadi di DKI Jakarta dua bulan belakangan ini menjadi perhatian banyak orang. Kejelasan solusi yang dimiliki setiap kota juga diperlukan untuk mencegah hal tersebut. 

Setiap kota itu memiliki sistem drainase dan sistem itu harus sudah memperhitungkan debit puncaknya selama lima tahun atau sepuluh tahun ke depan. Sedangkan Jakarta sendiri tidak memiliki kejelasan untuk debit puncaknya itu harus berapa tahunan. 

"Karena sekarang ini harusnya tidak berbasis lagi terhadap persoalan intensitas, tetapi mau atau tidak mau perbaiki dan tingkatkan kapasitas dari sistem drainase kita," kata Yayat Supriatna sekalu Pengamat Tata Kota kepada RRI, Rabu (26/02/2020).

Sedangkan yang menjadi PR-nya sekarang apakah Jakarta sendiri dalam beberapa tahun ini pernah diadakan audit besar-besaran atau tidak. Ada penyataan dari salah satu menteri yang mengatakan kapasitasnya sudah tidak bisa menampung besaran air dan sudah masuk pada keadaan darurat. 

Keadaan tersebut bisa dikatakan ketika intensitas tinggi dan curah hujan sudah diatas 100 kemudian durasi hujannya sendiri cukup panjang.

"Seperti yang terlihat pada setiap pembangunan trotoar, seharusnya lebih diperhatikan lagi mengenai penyerapannya," kata Yayat.

Menurut Yayat ketika di teliti dalam penyerapan air yang ada di bawah trotoar itu hanya menggunakan paralon yang besaran  8-10 inci, sehingga air yang mengalir itu cukup lama untuk mengalir. Maka seharusnya disini ada sinergi antara Bina Marga pembangun trotoar dengan Dinas Sumber Daya Air. 

"Jangan sampai ada pembangunan untuk kepentingan publik yang baik, tetapi cara penanganannya tidak baik, itu akan berakibat tidak baik untuk lainnya," jelasnya. 

Ia juga menambahkan ketika banjir terjadi bukan hanya banyak masyarakat yang berdampak, tetapi banyak dari beberapa fasilitas umum juga ikut menjadi korban kerusakan dari hal ini. 

Artinya masyarakat ketika ingin keluar saja susah apalagi ketika ingin menuju ke area-area publik dan itu merupakan masalah yang besar bagi masyarakat lainnya.

"Ketika menganggarkan suatu program kegiatan seharusnya kan dilihat sejauh mana nilai efektivitas nilai program itu dengan output dan input yang bermanfaat, kalau sekedar membangun sebuah kegiatan yang ternyata tidak matang maka itu mempunyai implikasi besar ketika sudah dianggarkan dan diberi alatnya padahal itu tidak efektif. Artinya rangkap struktur itu tidak membangun kultur di masyarakat," jelasnya kembali. 

Sementara untuk saat ini solusi jangka pendeknya yakni harus turun semua perangkat teknis ke lapangan untuk mematahkan masalahnya.

Apapun yang didapat dari dua bulan belakangan ini ada lokasi dan masalah yang bertambah. Jangan sampai rencana program yang ada berbeda dengan fakta yang ada di lapangan. 

Karena nilai manfaat dari anggaran maupun program itu harus betul-betul mempunyai nilai tambah dan mampu untuk menyelesaikan masalah.

"Harus ada peran dari DPRD untuk mendorong pencapaian target RPJMD, karena di dalam RKPD tahun 2019 kemarin itu masih jauh dari pencapaian yang kita harapkan," pungkasnya. (Foto:istimewa)

00:00:00 / 00:00:00