• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Dugaan Pencemaran Nama Baik Wartawan, Dua Pejabat Pemkab Lumajang Diperiksa

25 February
12:30 2020

KBRN Lumajang : Sejumlah Pejabat Pemkab Lumajang Jawa Timur telah diperiksa oleh Satreskrim Polres Lumajang guna dimintai keterangan mengenai Kapasitas, terkait dugaan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Mujibul Khoir, wartawan Memo Timur

Persoalan Bupati Lumajang Thoriqul Haq dengan Wartawan Memo Timur Mujibul Choir ternyata mendapatkan atensi khusus dan nampaknya diproses secara serius oleh Polres Lumajang.

Kondisi demikian dibuktikan dengan Polisi mulai memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Lumajang terkait terlapornya Bupati Lumajang Thoriq merupakan langkah kongkret yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sebagai bukti nyata jika hukum tidak pandang bulu 

Ada 2 pejabat yang diperiksa oleh Sat Reskrim Polres Lumajang, Senin (24/2/2020) pagi.

Keduanya adalah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Iwan Hadi Purnomo serta Kepala Bagian Hukum Agus Dwikoranto.

Keduanya mulai diperiksa di Ruang Unit Tipidkor sekitar pukul 9 pagi kemudian keluar dari Polres Lumajang sekitar pukul 12 siang.

Sebelum masuk ke Kantor Pemkab Lumajang, keduanya juga langsung ditemui sejumlah wartawan yang memang sudah menunggu keluar dari Polres.

Menurut Kepala Dinas Diskominfo Iwan Hadi Purnomo ketika ditanya wartawan membenarkan kedatangannya ke Polres Lumajang terkait terlapornya Bupati.

“Terkait pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan, diduga oleh bupati,” katanya Selasa (25/02/2020).

Namun Iwan Hadi masih belum tahu, saat itu Thoriq berbicara atas nama Bupati atau pribadi. Polisi juga masih meminta keterangan padanya seputar tugas pokok dan fungsi -tupoksi dari Diskominfo karena pemeriksaan saat itu masih belum selesai. 

“ini akan dilanjut lagi nanti jam 1 (siang),” ujarnya.

Semantara, Kepala Bagian Hukum Agus Dwikoranto mengatakan, dirinya ditanya seputar regulasi tentang perbedaan kegiatan bupati yang sifatnya pemerintahan atau pribadi. Ia pun masih kebingungan soal itu dan belum memberikan jawaban pada polisi.

“Saya masih susah untuk membuktikan untuk mencari dasar-dasarnya. Karenanya saya hari ini mau cari dasarnya, sebagai bupati atau pribadi. Ada gak aturannya. Kalau di Undang-undang 23 Pemerintahan Daerah itu kan mengatur kepala pemerintahan saja, sebagai Bupati itu kan susah, saya masih belum menemukan,” jelasnya.

Sehingga dalam insiden di Kantor PKB waktu itu, Ia belum bisa memastikan apakah itu Thoriq berbicara sebagai Bupati Lumajang atau secara pribadi. 

“Karena itu saya masih belum tahu, apa pribadi atau bupati, saya masih belum tahu,” ujarnya.

Jika memang nantinya dipastikan Ia berbicara sebagai bupati, tentu pihak Pemkab Lumajang dalam hal ini Bagian Hukum akan melakukan pembelaan.

Namun Ia mengaku, sejauh ini belum ada komunikasi langsung antara Bupati dengan Bagian Hukum terkait ini.

Tapi seandainya dalam perkara ini, akhirnya dipastikan atas nama pribadi Thoriqul Haq, pihaknya juga tetap mengupayakan adanya bantuan hukum -Bankum. 

“Tetap bagaimanapun kan tetap bupati, kita upayakan meskipun pribadi. Kalau diminta -bantuan hukum, siapapun dibantu. Orang miskin saja dibantu,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan, jika pemeriksaan oleh kepolisian itu juga masih belum selesai. 

“Jam 1 (siang) akan dilanjut. Saya disuruh cari, bisa gak dibedakan perbuatan itu bupati sebagai kepala kepemerintahan dan pribadi,” pungkasnya.

00:00:00 / 00:00:00