• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Merial Institute Ajukan 4 Rekomendasi Wujudkan Indonesia Maju Lewat Bonus Demografi

21 February
02:40 2020

KBRN, Jakarta : Merial Institute melakukan kunjungan audiensi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali, Syamsul Qomar (Staf Khusus Kemenpora RI) dan Abdul Rafur (Asdep Kemenpora RI). 

Adapun Merial Institute diwakili Arief Rosyid (Direktur Eksekutif), Muh. Fadli Hanafi (Direktur Riset), Denny Geovano (Direktur Politik & Kebijakan Publik), Fajar Hasanie (Direktur Program), Ahmad Hafiz (Direktur Media) dan Mardhiyah (Direktur Administrasi). 

Dalam kesempatan tersebut, Arief Rosyid memaparkan tentang progres sejauh Perpres 66/2017, yaitu terkait adanya stagnansi dalam tahap implementasi dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Merial Institute. 

Rendahnya pemahaman anak muda mengenai Indeks Pembangunan Pemuda turut menjadi keprihatinan bersama. Menpora Zainudin Amali pun mengatakan, bonus demografi jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi boomerang.

“Apa yang diharapkan dan dicita-citakan tentang Indonesia Maju, sesungguhnya bisa terwujud jika fungsi koordinasi (koordinasi lintas kementerian/lembaga) terkait pemuda (kepemudaan) ini sudah berjalan dan Kemenpora sebagai leading-sector,” ujar Arief Rosyid

Namun Rosyid sendiri sebenarnya optimis meskipun hambatan-hambatan dalam perjalanan menuju implementasi yang dimaksudkan begitu banyak. 

Meski ada optimisme, atau keyakinan bahwa semua program bisa terlaksana dengan baik nantinya, Merial Institute sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam perwakilan unsur masyarakat untuk terlibat dalam Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan oleh Kemenpora RI merasa perlu mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Mengoptimalisasi koordinasi lintas sektor melalui Kemenpora sebagai leading-sector dan monitoring implementasi melalui Tim Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan. 

2. Sesuai visi Presiden, hambatan pelayanan kepemudaan perlu diatasi dengan fokus kepada peningkatan kesempatan kerja, kemandirian dan kewirausahaan, serta perlindungan dari perilaku beresiko. 

3. Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan diharapkan dapat segera dilaksanakan dan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan indikator yang terdapat pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). 
4. Dokumen pendukung lain seperti Perda Kepemudaan di Pemerintah Daerah harus linear dengan Perpres 66/2017, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. 

Sejumlah rekomendasi di atas tidak akan lepas dari tanggung jawab Merial Institute sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam perwakilan unsur masyarakat dalam Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan oleh Kemenpora RI. 

Rosyid menambahkan, atas amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan besar yang sudah diberikan, Merial Institute akan terus setia mendorong dan memastikan agar kebijakan Pemerintah dapat terimplementasi dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. 

“Terkait Koordinasi Lintas Sektor, akan kita tinjau kembali Perpres 66/2017 dan awali koordinasi lintas kementerian/lembaga ini sebagai program prioritas. Saya bertekad, agar ini semua (dibulan) Februari (sudah) clear,” ujar Menpora Zainudin Amali sambil berharap ada sinergitas.

Merial Institute merupakan lembaga kajian pembangunan pemuda (youth development) yang dikelola oleh para peneliti muda. Sejak 2015 fokus pada isu bonus demografi dan kebijakan nasional pembangunan kepemudaan. 

Merial Institute termasuk perwakilan unsur masyarakat dalam Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Pokja tersebut dibentuk untuk membantu pengimplementasian Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. (Foto: Dok. Ist)

00:00:00 / 00:00:00