• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Budaya dan Wisata

Revitalisasi TIM, Anies Dianggap Menyimpang dari Aturan

20 February
23:11 2020

KBRN, Jakarta : Koordinator MADYA, Jhohannes Marbun mengatakan bahwa Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) yang telah berjalan sejak menjelang akhir tahun 2019 seharusnya dilakukan dengan menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/ atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri, mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

"Jadi, upaya revitalisasi merupakan bagian dari upaya penyelamatan (pasal 26 ayat 3 huruf a UU PK No.5/2017) dan pengembangan (Pasal 1 angka 29 dan 31 UU CB No.11/2010)," tuturnya kepada RRI di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Ia melanjutnya bahwa faktanya Gubernur DKI Jakarta membelokkan pengertian revitalisasi ke dalam praktik-praktik yang tidak mencerminkan pelaksanaan revitalisasi sebagaimana kebijakan yang ada. Seharusnya DPRD DKI Jakarta turut mengawasi proyek ini dan memastikan bahwa tujuan revitalisasi sebagaimana judul proyek dan prakteknya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain itu Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (selanjutnya disebut Pergub DKI No.63/2019) yang menyebutkan bahwa “Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki atau PKJ – TIM berupa lahan seluas 72.551 m2 milik Pemerintah Daerah….” (pasal 1 angka 8 Pergub DKI No.63/2019), tanpa menyebutkan ‘prasana dan sarana maupun pemangku kepentingan yang ada didalamnya’. Pasal yang tidak memasukkan kata ‘sarana dan prasana maupun pemangku kepentingan’ tersebut diduga dilakukan secara sengaja, oleh karenanya dalam klausul Mengingat pada Pergub DKI No.63/2019 tidak memasukkan UU CB No.11/2010, karena dianggap bahwa PKJ TIM hanya berupa lahan, yang didalamnya tidak menyebutkan adanya prasarana dan sarana maupun pemangku kepentingan di PKJ TIM.

"Padahal dalam berbicara ekosistem kebudayaan, tidak terlepas dari obyek (pemajuan) kebudayaan yaitu seni, sarana dan prasarana didalamnya, sumber daya manusia (para pemangku kepentingan), dan stimulan kesenian lainnya. Fakta sebenarnya inilah yang ‘dilenyapkan’ dan/atau dimanipulasi," pungkasnya.

00:00:00 / 00:00:00