• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Staffsus Presiden : Pemerintah Masih Pelajari Pasal Dalam RUU Ketahanan Keluarga

20 February
14:38 2020

KBRN, Jakarta : Usulan Rancangan Undang Undang (RUU)  yang dilakukan oleh DPR kembali menuai polemik. Saat ini yang menjadi polemik adalah RUU tentang ketahanan keluarga yang dinilai negara terlalu mencampuri ranah private rumah tangga setiap warga. Sejumlah pasal menjadi sorotan publik, termasuk pasal 25 tentang peran suami dan istri di dalam rumah tangga yang diatur hingga masuk ranah private.

Menanggapi hal itu,  Staff Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia mengatakan, pemerintah masih mempelajari sejauh mana subtansi dari pasal per pasal yang diajukan dan dampaknya bagi masyarakat luas.

Menurut Staffsus Milenial ini,  ketika suatu rancangan regulasi muncul ke ranah publik, justru bisa menjadi hal positif karena ada fungsi pengawasan langsung oleh masyarakat.

"Karena masyarakat akan melakukan kontrol langsung sehingga akan banyak masukan serta catatan dari berbagai pihak yang berguna untuk menjadikan draf RUU ketahanan keluarga lebih matang dalam pembahasannya nanti di parlemen," kata Angkie kepada RRI,  di Jakarta,  Kamis (20/02/2020).

Meski demikian,  Pendiri Thisable Enterprise ini menegaskan, bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi warga negaranya sesuai dengan mandat Pancasila dan UUD 1945.

"Pemerintah memastikan dalam praktik berbangsa sesuai mandat Pancasila dan UUD 1945 amandemen kedua pasal 28 tentang kebebasan berekspresi negara harus menjamin kemerdekaan berpikir serta bersikap para warganya dari lingkungan terkecil seperti keluarga, karena dalam prinsip demokrasi kebebasan merupakan hak dasar manusia sebagai makhluk merdeka," tandas Angkie. 

BACA JUGA : Merasa Kecolongan, Golkar Tarik Usulan RUU Ketahanan Keluarga

Diketahui, draf RUU Ketahanan Keluarga belakangan dihujani kritik di media sosial. RUU ini dinilai alat negara untuk mencampuri ruang-ruang privat warga negara. RUU Ketahanan Keluarga sendiri menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. RUU ini telah menjalani proses harmonisasi pertama di Baleg DPR RI pada 13 Februari 2020. Selain pasal 25, pasal lain yang disorot misalnya pasal 32 di mana mengatur pelarangan surogasi untuk memperoleh keturunan. Bahkan dikenakan pidana pada Pasal 141 dan 142.

Pada RUU tersebut, juga terdapat larangan jual beli sperma dan larangan mendonor atau menerima donor sperma. Diatur dalam pasal 31 dan diatur juga pidananya dalam pasal 139 dan 140.
RUU ini juga mengatur seksualitas. Pada pasal 86, 87 dan 88 diatur keluarga dapat melaporkan penyimpangan seksual dan harus direhabilitasi. Penyimpangan seksual itu dijelaskan berupa, sadisme, masokisme, homosex dan incest.
RUU ini juga mengatur Peran suami, peran istri hingga kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi keluarga dari ancaman fisik dan non fisik seusai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan perundangan. Salah satu ancaman non fisik itu adalah propaganda Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). (RH) 

00:00:00 / 00:00:00