• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Eks Pejabat di Kemenag Dipanggil KPK Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

20 February
10:57 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memanggil mantan Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pendidikan Islam Kementrian Agama Syaban Muhammad, Kamis (20/2/2020).

Syaban Muhammad di panggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi di Kementrian Agama dengan tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Ditjen Pendidikan Islam Kementrian Agaman (KEMENAG) Undang Sumatri.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka USM (Undang Sumantri)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain Syaban Muhammad, KPK juga memanggil mantan staff Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Syahruzad Syam dan satu ibu rumah tangga yang bernama Yamsidar, keduanya sebagai saksi untersangka Undang Sumantri (USM).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Undang Sumantri sebagai tersangka pada tanggal 16 desember 2019, dalam tindak pidana korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madarasah Tsanawiyah (MTS) dan pengadaan pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Jenjang MTs dan Madrasah Aliyah (MA) pada Ditjen Pendis Kementrian Agama pada tahun 2011.

KPK menduga Undang melakukan tindak pidana korupsi dalam dua perkara. Perkara pertama, terkait pengadaan peralatan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah dengan dugaan kerugian keuangan negara setidaknya Rp 12 miliar.

Pada perkara kedua, terkait pengadaan pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Diduga terdapat kerugian negara sekitar Rp 4 miliar.

Jadi total kerugian negara sebesar Rp 16 miliar.

Tersangka Undang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00