• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

KPU Klaim Kasus WS Tidak Pengaruhi Kepercayaan Publik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu

19 February
00:06 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Pasca tertangkap tangannya eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan (WS) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pada awal Januari 2020 silam, KPU dilanda krisis kepercayaan oleh publik akan kinerja KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).

Namun menjelang penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan di gelar pada 23 September mendatang, Ketua KPU RI Arief Budiman mengklaim bahwa kepercayaan publik akan lembaga penyelenggara Pemilu masih terbilang tinggi.

Arief Budiman mengungkapkan bahwa kendati peristiwa terlibatnya WS dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) calon anggota legislatif DPR-RI, namun adanya hasil survei kepercayaan publik terhadap KPU masih diatas 70 persen.

"Survei tentang kepercayaan (publik), KPU masih cukup tinggi. Kalau dulu kepercayaannya itu selalu di atas 80 persen. Yang terakhir saya baca di beberapa tempat (survei) itu menurun, tapi masih di atas 70 persen," kata Arief Budiman di Gedung KPU RI, Jakarta (18/2/2020).

Dalam upaya KPU menjaga kepercayaan publik pasca terjadinya kasus yang melibatkan mantan rekan kerjanya tersebut, KPU tegas Arief tetap menerapkan seluruh kebijakan regulasi kepemiluan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh KPU. Bahkan Ia juga memastikan bahwa seluruh kebijakan peraturan KPU yang telah ditetapkan, juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua KPU RI Arief juga menyatakan bahwa KPU tetap akan menjalankan keputusan dan kebijakannya, sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai macam upaya tindakan intervensi dan tekanan yang dilakukan oleh oknum kepada lembaga penyelenggara Pemilu.

"Untuk menjaga kepercayaan publik ini tetap terjaga, pertama bahwa peristiwa yang terjadi di KPU kemarin tidak berkaitan dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh KPU, itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Tidak terpengaruh karena ada tekanan, ada intervensi, bahkan mungkin karena ada gratifikasi, itu tidak beri pengaruh akan keputusan atau kebijakan KPU," tegasnya lagi.

Untuk itu Arief Budiman juga kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilu diberbagai tingkatan baik dari Provinsi hingga Kabupaten dan Kota untuk tetap menjaga kepercayaan publik dengan menjalankan seluruh kebijakan peraturan yang telah ditetapkan secara mandiri.

Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tersebut dijelaskan Arief Budiman, yakni dengan menjalankan seluruh kebijakan dan pengambilan keputusan tanpa adanya pesanan maupun tekanan dari berbagai pihak, diluar dari jajaran masing-masing Komisi Pemilihan Umum Daerah

"Saya mengingatkan kepada mereka (penyelenggara Pemilu), KPU adalah lembaga yang nasional, tetap dan kemandirian, itu harus dijaga. Kemandirian itu ditunjukan ketika KPU membuat kebijakan, ketika membuat keputusan, itu dilakukan secara mandiri, tidak berdasarkan pesanan dari pihak lain, tidak berdasarkan tekanan pihak lain, iming-iming dari pihak lain," tutup Ketua KPU RI Arief Budiman.

00:00:00 / 00:00:00