• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Komisi IX DPR Akui Ada Banyak Catatan Dalam Draf RUU Omnibuslaw Cipta Kerja

18 February
23:46 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati membenarkan adanya sejumlah hal yang menjadi catatan dalam draf RUU Omnibuslaw Cipta Kerja. Catatan tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak-hak terhadap tenaga kerja. 

Hanya saja Mufidayati masih enggan merinci, lantaran draf tersebut belum benar-benar secara resmi masuk ke meja Komisi IX DPR.

“Ya yang pertama memang omnibuslaw ini sudah masuk ke DPR RI, tapi belum sampe ke Komisi IX jadi kita hunting sendiri, itu yang pertama, trus yang kedua isinya itu banyak catatan, banyak persoalan dan permasalahan,” tutur Mufidayati saat dihubungi RRI, Selasa (18/2/2020).

Kemudian Mufidayati tak begitu mempersoalkan jika ada pihak yang menyebutkan munculnya pasal – pasal yang merugikan buruh lantaran beda pandangan Menteri dengan Presiden dalam penyusunan RUU ini. Tapi yang menjadi focus pihaknya yakni bagaimana RUU ini juga menjamin hak – hak buruh.

Mufida memberikan 3 catatan penting yang harus proses perjalanan pengesahan RUU ini, pertama dia berharap pemerintah tidak mengurangi hak legislasi DPR RI, kedua pembahasan RUU ini harus melibatkan partisipasi semua. Ketiga, dia mengajak masyarakat untuk mengawal jangan sampai pembahasan RUU ini ditumpangi oleh pihak pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan.

“Kalau ada ketidaksinambungan antara arahan gagasan Presiden dan Menteri saya kira ini juga ada penyesuaian juga ya. Maksud saya sebenarnya kita kalo di Komisi tidak mempersoalkan itu, tapi buat kita yang menjadi persoalan tidak mengakomodir hak-hak dari pekerja gitu, jadi mana nih yang paling sejalan dengan hak-hak pekerja. Apakah arahan Presiden ataukah yang dibuat oleh Kementerian terkait, justru itu fokus kita,” turturnya.

Dia pun menegaskan hingga kini belum mengetahui tanggal pasti Rapat Paripurna akan digelar guna memutuskan draf RUU ini akan dilanjutkan pembahasannya atau tidak di DPR. Pasalnya hingga kini baik Pimpinan DPR RI maupun Badan Legislasi DPR belum ada yang memanggil Komisinya untuk membahas hal ini.

“Belum, belum, belum, kita masih diskusi kecil - kecil informal aja di Komisi IX, juga belum dipanggil oleh Pimpinan DPR RI ataupun Baleg yah untuk bisa membahas masalah ini, apalagi kita akan memasuki masa reses kan, saya kira ini akan terpending sampai masa reses selesai,” tutupnya.

00:00:00 / 00:00:00