• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Penculik Anak Meminta Hak Asuh Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur

18 February
10:40 2020
3 Votes (3.7)

KBRN, Jakarta: Kepala Yayasan SMA-SMK Prestasi Prima, Flores Sagala yang diduga dalam tindakan penculikan anak meminta hak asuh atas anak tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersama pengacaranya Sahat Poltak Siallagan.

Salah seorang pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, bahwa dalam sidang penetapan tersebut memang hanya ada surat kuasa dari pemohon (Flores Sagala) namun tidak ada kehadiran sang ibu dalam sidang tersebut.

"Kan ada surat kuasanya dari pemohon," ujarnya kepada RRI, Selasa (18/2/2020).

Dalam kesempatan yang berbeda, pihak keluarga dari pelapor, Fanal Sagala mengatakan bahwa dirinya heran lantaran ketiga anak almarhum yaitu RP, NN, dan BRL yang ada namun penetapan pengadilan hanya ada nama RP dan BRL. 

Menurutnya hal tersebut satu dari kejanggalan yang ada dalam upaya penetapan hak asuh anak tersebut. Selain itu, kejanggalan lainnya antara lain kronologi persidangan yang menurutnya begitu cepat, seperti registrasi sidang pada tanggal 13 Januari 2020 dan pada tanggal 22 Januari 2020 sidang pertama berjalan, kemudian sidang kedua berjalan pada tanggal 29 Januari 2020 dan penetapan pada tanggal 30 Januari 2020. 

Baca juga: Ironi, Seorang Kepala Yayasan Terduga dalam Penculikan Anak

Ia bahkan mengaku heran dengan putusan hakim K karena memberi putusan penetapan tanpa memverifikasi administrasi atau persyaratan yang ada sebab sang pemohon (Flores Sagala) hanya menyertakan Fotokopi Akta Kelahiran. Sementara Akta Kelahiran yang asli ada pada sang ibu.

"Kok bisa pengadilan membuat surat keputusan untuk hak asuh anak pada tanggal 30 Januari (2020), padahal LP si istri sudah beredar dari tanggal 17 Desember (2019)," ujarnya saat dikonfirmasi RRI, Selasa (18/2/2020).

Sebelumnya, Flores Sagala masuk dalam Laporan Polisi nomor LP/8183/XII/2019/Dit.Reskrimum pada tanggal 17 Desember 2019 atas perkara "Mencabut Orang Yang Belum Dewasa Dari Kuasa Yang Sah" pada bulan November 2019, sempat membantah karena mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memiliki hak asuh anak terhadap kedua anak yang dibawanya tersebut.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00