• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Mendagri Imbau Percepatan Pengelolaan Dana Desa Untuk Modal Perekonomian Pedesaan

18 February
00:35 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan adanya jajaran pejabat eselon 1 di berbagai daerah untuk dapat turun langsung melakukan pengelolaan dana desa yang telah disalurkan Pemerintah Pusat ke sejumlah daerah.

Tito mengatakan adanya percepatan pengelolaan dana desa tersebut, bertujuan untuk dapat langsung dikelola oleh desa-desa sebagai modal ekonomi di desa.

“Kita sepakat dengan Menkeu dan Mendes agar tahun 2020 ini dana desa langsung di transfer dari Pusat ke Daerah untuk digunakan sebagai pendukung program padat karya di desa rekening desa. Ini untuk menjamin kecepatan dan akurasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa. Salah satunya lewat pencairan secepatnya dana desa agar dapat dikelola menjadi modal ekonomi untuk memutar mata rantai produksi di desa,” ujar Tito Karnavian saat ditemui di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (17/02/2020).

Mendagri Tito juga mengatakan adanya pengelolaan dana desa secara cepat tersebut juga dapat dijadikan bagi desa-desa untuk membentuk program padat karya sehingga pada desa tersebut Tito menjelaskan juga berdampak dengan terbukanya lapangan kerja.

“Program padat karya akan menyedot lapangan kerja sehingga otomatis akan menjaga perputaran uang di desa dan juga menjaga daya beli masyarakat desa,” jelasnya lagi.

Dengan begitu Tito Karnavian mengungkapkan penggunaan dana desa tersebut harus diarahkan pada penggunaan alokasi dana di sektor-sektor ekonomi masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Mendagri Tito Karnavian sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait penggunaan dana desa untuk meningkatkan daya beli dan produktivitas masyarakat pedesaan.

"Dana desa akan diarahkan ke sektor produktif seperti pengolahan pasca panen, industri kecil pedesaan, budidaya perikanan, desa wisata dan lain-lain yang kesemuanya akan berguna meningkatkan ketahanan pereknomian desa. Seperti arahan Bapak Presiden dalam ratas kabinet yang lalu, kita harus mengambil langkah-langkah antisipatif agar daya beli dan produktivitas masyarakat, khususnya di pedesaan, tempat bermukim mayoritas penduduk kita,” tutup Mendagri Tito Karnavian.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2020 ini dana desa akan meningkat dengan rata-rata alokasi dana per desa yakni mencapai hingga Rp. 960 jutaan. Dalam pengalokasian dana desa tersebut, Mendagri Tito mengatakan akan memangkas rantai birokrasi pencairan dengan cara transfer dari Kas Umum Negara langsung ke rekening desa, untuk penyederhanaan birokrasi sekaligus menghilangkan praktik korupsi terhadap dana desa.

Dalam upaya memastikan percepatan dan pengelolaan dana desa sesuai tujuan tersebut juga, Mendagri memerintahkan semua jajaran eselon 1, yang terdiri dari Dirjen, Irjen, Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri untuk turun ke semua 33 propinsi seluruh Indonesia dan memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan kepala desa di wilayah propinsi.

Dimana pada masing-masing propinsi akan dikunjungi oleh satu atau dua pejabat eselon 1 di atas dan secara langsung menerangkan mekanisme fokus pengelolaan dan sistem pengawasan penggunaan dana desa agar tepat sasaran untuk penguatan ekonomi desa.

Terdapat tiga gelombang kunjungan ke lapangan yang dirancang oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Gelombang pertama pada tanggal 18 Februari 2020 mencakup 9 propinsi, seperti Propinsi Jawa Tengah, Bangka Belitung, Aceh, Banten, Kaltara, Maluku Utara dan tiga propinsi lainnya.

Gelombang Kedua di tanggal 20 Februari 2020 di 7 Propinsi seperti Papua , Sulawesi Barat, DI. Yogyakarta, NTB, Kalteng, Sulut, Gorontalo, Jambi, Sumut dan Riau.

Gelombang ke tiga dijadwalkan tanggal 25 Februari 2020 di 17 Propinsi seperti Sumatera Selatan, Kepri, Bengkulu, Jabar, Jatim, NTT, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Maluku, Bali dan lainnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00