• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Moratorium Komersialisasi Taman Ismail Marzuki, Ini Tuntutan Para Seniman

17 February
22:04 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Sebagai kelanjutan dari upaya mempertahankan marwah Taman Ismail Marzuki (TIM), Forum Seniman Peduli TIM melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI bertempat di Gedung Nusantara I, Senin (17/2/2020), pukul 10.00 WIB sampai selesai. 

Kedatangan Forum Seniman Peduli TIM ke DPR RI disertai performing art yang dikoordinir Mogan Pasaribu dan Exan Zen. Juru bicara yang mewakili adalah Radhar Panca Dahana, Noorca M. Massardi, Tatan Daniel dan Jhohanes Marbun. Hal paling penting yang disampaikan kepada anggota dewan tadi siang adalah pembacaan dan penyerahan “Tutuntutan Forum Seniman Peduli TIM” ke Komisi X DPR RI.

Norca Masardi, juru bicara Forum Seniman Peduli TIM mengatakan, ia dan semua rekan-rekannya yang datang ke gedung DPR RI merasa lega dan bahagia bahwa Komisi X DPR RI tidak hanya memberikan apresiasi tetapi juga mendukung tuntutan para seniman, yaitu moratorium.

"Bukan kami tidak setuju revitalisasi atau apalah namanya, tetapi kita harus duduk dulu dan membicarakan untuk siapa dan apa gunanya karena kami juga perlu tahu. Selama ini (kami dianggap) buta tuli, karena selama ini tidak pernah diberitahu. Dan ada lima nama yang tadi ditanyakan bang Rano (Rano Karno), tapi kami tidak tahu mereka (Jakpro) mengatasnamakan siapa," terang Norca kepada wartawan dan RRI PRO3, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (17/2/2020).

BACA JUGA: Revitalisasi TIM Dinilai Bermasalah, Komisi X DPR Segera Panggil Gubernur DKI dan Jakpro

Berikut isi tuntutan para seniman untuk mempertahankan TIM.

Kami Seniman, Budayawan dan Pekerja Budaya yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM, yang bekerja dan berkreasi di dalam kompleks Taman Ismail Marzuki sepanjang usianya, berdasar pada:

1. Tetap dipaksakannya pelaksanaan pembongkaran/pembangunan TIM yang didasarkan pada desain “Revitalisasi” dari Pemda DKI Jakarta walau sudah kami tolak dengan keras.

2. Tetap berlakunya ketentuan dalam Pergub 63 Tahun 2019 yang memberi wewenang pada Jakpro sebagai pengelola TIM selama 28 tahun mendatang.

3. Dinafikannya maksud dan misi dari Alm. Ali Sadikin, Gubernur DKI sejak 28 April 1966 - Juli 1977, pada saat mendirikan TIM sebagai “Rumah Ekspresi Seniman/Budayawan”

4. Dikhianatinya konstitusi kita, UUD ’45 Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi: ”Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Oleh karena itu, kami menuntut dengan keras:

a. Moratorium seluruh pembangunan/pembongkaran TIM oleh Pemda DKI yang dilaksanakan Jakpro atas nama program “Revitalisasi TIM”.

b. Mencabut segera ketentuan tentang pemberian wewenang pada Jakpro sebagai pengelola TIM berapapun kurun waktunya.

c. Menghentikan segala bentuk revitalisasi - apapun terminologi yang digunakan – sebelum ada pembicaraan yang komprehensif dengan seniman/budayawan/pekerja budaya sebagai pemangku kepentingan.

d. Para pejabat negara/publik, baik di Pusat maupun Daerah, terutama DKI Jakarta, mengubah cara pandang mereka yang keliru dan menyesatkan tentang makna, peran dan fungsi Seni dan Kebudayaan dalam sejarah bangsa ini.

e. Memosisikan kembali kebudayaan sebagai pondasi dari pembangunan bangsa dan negara di seluruh dimensinya dan membangun infrastruktur yang dibutuhkannya sebagai obligasi konstitusional sekaligus sebagai investor bangsa.

BACA JUGA: Revitalisasi TIM, Komisi X DPR Melihat Keanehan Kerja Pemprov DKI dan Jakpro

Seperti diberitakan sebelumnya, menyikapi kerja sama Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) dari pusat seni budaya menjadi daerah komersil, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan bahwa untuk masalah ini, suasana kebathinannya lebih dari sentimentil.

"Saya paham TIM. Bapak saya pernah jadi Direktur di TIM. Dan saya dibesarkan di TIM bersama seniman di jamannya Rendra, ibu saya juga sering bermain dengan Rendra," ucapnya saat menerima Forum Seniman Peduli TIM dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (17/2/2020).

Sebagai seorang legislator, Dede berpendapat, dirinya harus melihat dari sisi kenegaraannya. Ketika saya bertugas di Jawa Barat, justru lahan-lahan berkesenian itu harus diproteksi. Kenapa? Karena itu, menurutnya, sebagai bagian dari gerakan melestarikan budaya supaya tidak terjebak pada pop culture yang kerap masuk sekarang.

BACA JUGA: Revitalisasi TIM, Pemprov DKI Dinilai Hancurkan Sejarah dan Amanat Ali Sadikin

Pemprov DKI jangan berfikir hanya profit oriented. APBD DKI itu besar sekali, PAD juga besar sekali. Kalau mau membuat hotel bisa di mana saja, asalkan jangan di Taman Ismail Marzuki. Demikian kata Dede Yusuf.

"Jadi Taman Ismail Marzuki itu, saat kita masuk ke sana, itu membawa nuansa kesenian dan kebudayaan. Dibangun tempatnya, saya setuju. Tapi membangun hotel menjadi area komersil, saya tidak suka. Karena itu sama saja membuka siapapun bisa masuk ke sana tanpa ada nilai-nilai kesenian dan kebudayaan," tegas Dede Yusuf.

Jadi menurutnya, TIM harus tetap pada tempatnya semula. Justru kalau perlu mesti diperbaiki, bukannya malah dibangun hotel dan sebagainya menjadi lahan komersil.

"Jadi, Pak Ketua, saya pikir ini penting kita mendengar dari dua sisi. Kita panggil Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI, Jakpro, kita tanya dan debatkan masalah hukum dan legalitasnya. Kita minta agar ini dimoratorium sampai para seniman dan budayawan diajak bicara dulu. Jadi kalau bicara ke depan TIM akan menjadi seperti apa, itu adalah atas kesepakatan bersama," tandasnya. (Foto: Ant/ Aprillio Akbar)

00:00:00 / 00:00:00