• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Revitalisasi TIM, Komisi X DPR Melihat Keanehan Kerja Pemprov DKI dan Jakpro

17 February
21:12 2020

KBRN, Jakarta : Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rano Karno akhirnya mempertanyakan kenapa sampai harus Taman Ismail Marzuki (TIM) dikomersilkan dengan revitalisasi. Apa urgensinya?

Rano menyoroti sebenarnya bukan komersialisasinya, akan tetapi untuk apa sebenarnya revitalisasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro). 

"Fungsi DPR membuka kanal-kanal yang macet, karena memang kalau susah lebih baik TIM milik negara saja. Itu harapannya supaya tidak ada benturan. Kita akan jadwalkan kapan akan sidak ke TIM," ujar Rano Karno kepada RRI PRO3, saat menerima Forum Seniman Peduli TIM dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (17/2/2020).

Jika menjadi milik negara, menurut Rano, tidak akan terbentur regulasi-regulasi atau aturan yang tidak bisa dilangkahi nantinya. Hari ini konsinyering dan langkah berikutnya akan ditentukan selanjutnya.

BACA JUGA: Forum Seniman Peduli TIM Diterima Komisi X DPR, "Kami Dianggap Buta Tuli Oleh Pemprov DKI"

Rano mempertanyakan, revitalisasi memang sejak awal disetujui, dan itu diakui. Akan tetapi baik dari Jakpro maupun Pemprov DKI Jakarta sudah mempersiapkan desainnya.

"Cuma sekarang bukan itu yang dipakai desainnya. Jadi ini ada apa sebenarnya sih? Apalagi dengan pengelolaan 28 tahun itu artinya BOT (Build Operate Transfer)," kata dia.

Sebagai informasi, BOT dapat dijelaskan sebagai salah satu pilihan pembiayaan proyek pembangunan dengan investor (dalam kasus TIM adalah Jakpro) harus menyediakan sendiri modal atau pendanaan untuk proyek, termasuk menanggung pengadaan material, peralatan dan jasa lainnya yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek. 

Untuk itu, nantinya investor memiliki hak untuk mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonomi pembangunan proyek tersebut (manajemen dan operasional) sebagai penggantian dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan dengan jangka waktu tertentu (umumnya 25 tahun atau lebih). Dengan ini investor dapat mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan dan mendapatkan keuntungan dengan konsep BOT ini. Setelah lewat waktu, seluruh bangunan dan kepemilikannya, sesuai dengan perjanjian BOT akan beralih menjadi milik yang menyediakan tanah (dalam kasus TIM adalah Pemprov DKI Jakarta).

"Apalagi dengan pengelolaan 28 tahun itu artinya (revitalisasi TIM) adalah BOT, dimana anggarannya bukan dari APBD, karena setelah 30 tahun itu (TIM) kembali jadi milik Pemda. Tapi tadi kan di dalam dengar sendiri, diberikan anggaran Rp 300 miliar. Ada apa ini? Harus dipelajari ini," tegas Rano.

Akibat adanya keanehan seperti ini, Komisi X DPR RI akan melakukan inspeksi mendadak ke TIM dan bakal memanggil semua pihak yang terlibat dalam pembangunan TIM, baik dari Jakpro, Pemprov, sampai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Apalagi sudah ada dugaan pembohongan akibat tidak menggunakan desain yang sudah disepakati saat mendapat persetujuan revitalisasi. Lantas mengenai pembiayaan BOT yang seharusnya ditanggung Jakpro semuanya kenapa ada dugaan mengeluarkan lagi dana Rp 300 juta. Inilah yang akan dikejar penjelasannya oleh Komisi X DPR RI.

BACA JUGA: Revitalisasi TIM, Pemprov DKI Dinilai Hancurkan Sejarah dan Amanat Ali Sadikin

Seperti diberitakan sebelumnya, sebagai kelanjutan dari upaya mempertahankan marwah Taman Ismail Marzuki, Forum Seniman Peduli TIM melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI bertempat di Gedung Nusantara 1, Senin (17/2/2020), pukul 10.00 WIB. 

Kedatangan Forum Seniman Peduli TIM ke DPR RI disertai performing art yang dikoordinir Mogan Pasaribu dan Exan Zen. Juru bicara yang mewakili adalah Radhar Panca Dahana, Noorca M. Massardi, Tatan Daniel dan Jhohanes Marbun. Hal paling penting yang disampaikan kepada anggota dewan tadi siang adalah pembacaan dan penyerahan “Tutuntutan Forum Seniman Peduli TIM” ke Komisi X DPR RI.

Norca Masardi, juru bicara Forum Seniman Peduli TIM mengatakan, ia dan semua rekan-rekannya yang datang ke gedung DPR RI merasa lega dan bahagia bahwa Komisi X DPR RI tidak hanya memberikan apresiasi tetapi juga mendukung tuntutan para seniman, yaitu moratorium.

"Bukan kami tidak setuju revitalisasi atau apalah namanya, tetapi kita harus duduk dulu dan membicarakan untuk siapa dan apa gunanya karena kami juga perlu tahu. Selama ini (kami dianggap) buta tuli, karena selama ini tidak pernah diberitahu. Dan ada lima nama yang tadi ditanyakan bang Rano (Rano Karno), tapi kami tidak tahu mereka (Jakpro) mengatasnamakan siapa," terang Norca kepada wartawan dan RRI PRO3, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (17/2/2020).

00:00:00 / 00:00:00