• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Ditengah Poros Besar Kekuasaan, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI : RRI Harus Tetap Independen

17 February
16:44 2020

KBRN, Surakarta: Ditengah besarnya poros kekuasaan saat ini, Lembaga Penyiaran Publik RRI harus mengedepankan independensi dan sikap netral tanpa memihak siapapun.

Hal itu disampaikan  Wakil Ketua Komisi 1 DPR RRI Abdul Kharis Almasyhari Dalam sambuataannya saat membuka Forum Grub Discussion-FGD Evaluasi Implementasi Kebijakan Dewan Pengawas di Ruang R Maladi RRI Surakarta, Senin, (17/2/20).

Kharis mengatakan dorongan untuk terus netral tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomer 32 tahun 2002 tentang penyiaran/ Hal tersebut juga didukung seluruh anggota dewan di DPR RI sebagai perwakilan rakyat termasuk yang memiliki suara terbanyak.

"Undang-Undang 32 tahun 2002 yang masih dipakai sampai sekarang dan belum diubah itu mengamanatkan, bahwa LPP itu lembaga yang independent,netral, semangat dari reformasi waktu itu menginginkan agar LPP tidak jadi partisan sebagaimana dulu, sebagai corong orde baru," jelasnya.

Menurutnya, LPP RRI dilarang untuk menjadi corong salah satu pihak, selain itu juga harus berpihak pada kepentingan rakyat, pasalnya dalam pembentukan LPP untuk kepentingan, bersama harus dibuat lembaga penyiaran publik yang independent.

"Ketika mau membuat revisi, itu saya menduga temen-temen dari fraksi kuat akan mengubah ini, ternyata ndak, justru mereka katakan, kami tidak mau LPP RRI dan TVRI, tidak independent meskipun partai penguasa, harus independent, karena memang untuk kepentingan harus dibuat LPP yang independent, partai penguasa itu tidak ingin menjadikan RRI partisan," tegasnya.

Sementara itu Anggota dewan pengawas LPP RRI Dwi Hernuningsih mengatakan RRI bukan lembaga ekslusif diluar entitas lembaga negara, pasalnya selama ini pelaksanaan kinerja RRI melalui Management selama ini sudah berdasarkan UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP nomer 12  tahun 2005.

"Intinya RRI bukan lembaga yang ekslusif diluar entitas, memang keberadaan itu betul ditugasi di mandati UU penyiaran dan juga pp nomer 12 tahun 2005"

Dikatakan Dwi, sebagai kepanjangan tangan DPR RI, Dewan Pengawas akan mengawal kinerja RRI melalui sisi kebijakan untuk mengutamakan Independensi.

00:00:00 / 00:00:00