• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

ICJR: Pemerintah Jangan Menggeneralisir Eks WNI Kombatan ISIS

14 February
15:27 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju mengatakan, pemerintah tidak bisa menggeneralisir dalam pelarangan memulangkan eks warga negara Indoesia (WNI) pengikut Kombatan Islamic State of Iraq and Suriah/ISIS. Tetapi, pemerintah harus mengkaji, mengklasifikasi serta menelusuri rekam jejak masing-masing orang.

"Kebijakan yang diambil pun sifatnya tidak bisa generalisir dalam pelarangan memulangkan eks WNI kombatan ISIS. Sebab, dalam simpatisan tersebut terdapat perempuan dan anak-anak yang umumnya hanya korban. Baik korban propaganda ISIS maupun korban relasi kuasa yang timpang di keluarga," kata Anggara dalam keterangannya, Jumat (14/2/2020).

Terkait pencabutan warga negara, tindakan yang menjadi sorotan adalah perobekan paspor Indonesia oleh beberapa WNI eks ISIS, menurut Anggara hal tersebut tidak dapat serta merta diartikan bahwa mereka telah mencabut kewarganegaraannya. Merujuk pada Konvensi Montevideo tahun 1933, syarat berdirinya sebuah negara adalah populasi permanen, wilayah yang tetap, pemerintahan dengan kendali yang efektif; dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

"Hingga saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang bersedia menjalin hubungan diplomatik resmi dengan ISIS. Sehingga, pilihan untuk mencabut kewarganegaraan sebagai hukuman terhadap WNI eks ISIS dikhawatirkan justru memberikan legitimasi bagi keberadaan ISIS itu sendiri sebagai sebuah entitas politik," tambahnya lagi.

ICJR berpandangan, pemerintah tidak dapat melakukan pencekalan atau pelarangan terhadap WNI eks ISIS yang ingin kembali ke Indonesia, karena dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa setiap WNI tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia.

Begitu pula dalam Pasal 27 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa "warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

"Jadi tidak ada dasar hukum untuk melarang WNI kembali ke Indonesia. Kami mendorong pemerintah untuk melakukan penilaian agar dapat memetakan tindakan yang diperlukan untuk rehabilitasi dan reintegrasi," tutup Anggara.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00