• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Internasional

Ditolak Banyak Pihak, “The Deal of Century” Akankah Berujung pada Kesepakatan Antara Trump dan Netanyahu?

13 February
21:56 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : “Lihatlah ini seperti “Keju Swiss” !”, sebuah kalimat yang ditekankan oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, ketika menghadiri pertemuan bersama para anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, Rabu (12/2/2020), di Markas Besar PBB, New York.

Pertemuan dilakukan untuk mendengarkan langsung aspirasi rakyat Palestina yang disampaikan Presiden Abbas, menyusul pengajuan proporsal perdamaian oleh Trump yang disebut sebagai “Kesepakatan Abad Ini”.

Sambil membawa peta Palestina, Abbas turut menunjuk sebagian proyek yang dikerjakan Israel dan sekutunya di wilayah Palestina.

“Ini adalah rangkuman dari beberapa proyek pengerjaan yang merepresentasikan apa yang kami harapkan sebagai sebuah negara. Siapa di antara Anda yang akan menerima kondisi ini?,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu selain menolak rencana perdamaian yang diajukan Trump, Abbas juga menyebut bahwa deklarasi itu tidak diterima oleh rakyat Palestina.

“Proposal itu melawan rakyat Palestina, khususnya dengan adanya ijin bagi pendudukan Israel,” tambah Abbas.

PBB sendiri menyatakan menolak “Kesepakatan Abad Ini” dari Presiden AS Donald Trump dan menegaskan bahwa konflik Palestina-Israel, harus diselesaikan berdasarkan resolusi PBB dan hukum internasional.

Penolakan terhadap “Kesepakatan Abad Ini” juga datang dari sejumlah negara di Kawasan Asia, Eropa, Amerika Latin serta Afrika. Indonesia turut menegaskan posisinya yang menolak proposal perdamaian Trump tersebut.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mengatakan, Indonesia tetap mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina, terlebih dengan adanya “Kesepakatan Abad Ini”.

Hal itu disampaikan Wapres ketika menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

“Saya baru bertemu Menlu. Beliau melaporkan kepada saya tentang soal Palestine. Prinsipnya Indonesia tetap pada sikapnya. Dengan adanya proposal yang baru, tetap membela Palestine. Sesuai dengan prinsip yang dianut,” ujar Wapres kepada awak media, Kamis (13/2/2020).

Wapres menilai, untuk semakin memperkuat sikap membela kemerdekaan rakyat Palestina, Indonesia mengajak negara-negara lain.

“Tetapi, masalahnya Indonesia tentu tak mungkin sendirian. Tentu bagaimana Indonesia mengajak bersama-sama, untuk menghadapi proposal itu dengan negara-negara lain. Itu yang jadi masalah sekarang,” ungkapnya.

Menurut Wapres, berdasarkan informasi Menlu Retno Marsudi Indonesia yang saat ini menduduki posisi sebagai anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, tengah membahas negara mana saja yang memiliki sikap untuk mendukung penolakan proposal perdamaian Trump.

“Iya, soal proposal Trump soal Palestine. Negara lain seperti apa?. Nah, ini dalam proses perundingan di PBB. Beliau (Menlu) melapor begitu,” tambah Wapres.

Komunitas Palestina di Jakarta pada 5 Februari menyampaikan protes terhadap “Kesepakatan Abad Ini”, melalui Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. 

Wakil Duta Besar Palestina, Taher Hamad, menyebut, terdapat empat poin prinsip yang menjadi dasar rakyat Palestina menolak “Kesepakatan Abad Ini”, diantaranya terkait nilai historis tanah Palestina sejak ratusan tahun lalu hingga pendudukan Israel di Palestina sejak 1967 baik di Tepi Barat maupun Yerusalem.

“Alasan ketiga yang membuat kami menolak kesepakatan ini karena mengenai pengungsi. Dimana ada resolusi di PBB bahwa hak-hak dari para pengungsi untuk kembali ke tanah kelahiran mereka. Keempat, dimana terdapat para tahanan kami yang berada di penjara-penjara Israel, yaitu sekitar 6.100 tahanan Palestina di sana. Yaitu, sejak tahun 1967 ketika pertama kalinya Israel menduduki Tepi Barat hingga sekarang ada 1 juta warga Palestina yang dimasukkan ke penjara-penjara Israel karena alasan politik,” ungkap Taher Hamad.

Taher menegaskan, bahwa perdamaian adalah strategi Palestina yang berdasarkan pada keputusan yang disetujui dan resolusi internasional, untuk tercapainya kemerdekaan Palestina sejak Juni 1967.

“Termasuk, “Inisiatif Perdamaian Arab” dan “Solusi Dua Negara” dengan pembentukan negara bagian Palestina dengan Tepi Timur Yerusalem sebagai Ibu Kota di perbatasan pada Juni 1967. Serta, untuk menemukan solusi bagi para pengungsi,” tegas Taher dalam konferensi pers yang turut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Islam.

Rusia melalui Duta Besarnya di Jakarta, Lyudmila Vorobieva, menilai keputusan perdamaian berada di tangan rakyat Palestina dan Israel.

“Posisi kami adalah rakyat Palestina dan Israel haruslah memiliki ucapan final, terkait penyelesaian yang adil dan damai. Terutama, hal itu berkaitan dengan masa depan mereka,” ujar Vorobieva pekan ini di Jakarta.

Menurut Vorobieva, Rusia siap bekerja sama lebih dekat dengan Palestina maupun Israel dalam kerangka kerja sama yang membangun, bagi tercapainya perdamaian di kedua negara itu.

“Kami siap untuk bekerja sama bagi aksi kami dengan para mitra dari Palestina maupun Israel. Sama seperti Timur Tengah dan anggota negara-negara Afrika Utara sebagai mediator internasional bagi wilayah Timur Tengah,” ungkapnya.

Sementara, Parlemen Eropa pada Rabu (12/2/2020) sebagian besar menyatakan menolak “Kesepakatan Abad Ini”.

Setelah sebelumnya, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah menolak lebih dulu proposal perdamaian yang diluncurkan oleh Presiden Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 28 Januari 2020, di Gedung Putih, tanpa melibatkan perwakilan Palestina.

Dalam proposal yang terdiri atas 181 halaman itu menyebut akan mengesahkan pendudukan Israel di Tepi Barat. Sedangkan, Ibu Kota Palestina akan berlokasi di Abu Dis, yaitu sebuah wilayah di luar Yerusalem timur dengan keamanan serta kebijakan perbatasannya akan diputuskan oleh Israel. (Foto : Istimewa)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00