• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Pakar : Penerbitan SIM Tetap Kepolisian, Jangan Dishub

12 February
13:56 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Guru Besar Teknik Sipil Universitas Tarumanegara (Untar), Leksmono Suryo Putranto mengusulkan kepada Komisi V DPR agar penerbitan SIM, STNK dan BPKB tetap ditangani oleh Kepolisian.

"Mengingat sejarah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, ketika dibentuknya undang-undang ini, kuat sekali peran dari Kepolisian sehingga sempat ada ketidaknyamanan antara polisi dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," kata Leksmono saat memaparkan pendapatnya kepada Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Leksmono mengatakan, ini sekaitan dengan rencana komisi bidang perhubungan DPR RI melakukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan revisi UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Lanjutnya, dalam hal pasal 12, dirinya tetap berpendapat bahwa Polri tetap menangani registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

"Namun agar terbuka, bersedia bekerja sama jika dibutuhkan pemangku kepentingan lain, misalnya untuk penerapan skema pengendalian demand lalu lintas seperti ERP (electronic road pricing)," imbuhnya.

Sebelumnya, berkembang wacana penerbitan surat kendaraan tersebut akan diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemhub).

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00