• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Jawaban Dirut TASPEN Kepada DPR Soal Wacana Peleburan Tiga Perusahaan Asuransi

29 January
21:31 2020
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : PT. TASPEN (Persero) hari ini datang dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. RDP yang berlangsung sekitar 2 jam itu bertempat di Ruang Rapat Komisi XI, Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dalam RDP itu, sejumlah Anggota Komisi XI sempat bertanya seputar rencana peleburan PT TASPEN (Persero) dengan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (ASABRI) (Persero) dan Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek. Pertanyaan tersebut masing-masing disampaikan Puteri Komarudin dari Fraksi Partai Golkar dan Dolfie O.F.P dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Puteri berpendapat bahwa ketiga perusahaan itu menangani beberapa produk asuransi yang berbeda. Puteri memprediksi proses peleburan itu akan sulit terealisasi atau bahkan mustahil dilakukan.

“Perbedaan kriteria penjaminan asuransi masing-masing (TASPEN, ASABRI dan BP Jamsostek) juga akan menjadi salah satu poin yang perlu kita perhatikan sebelum dilebur” kata Puteri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie mempertanyakan apakah TASPEN benar-benar siap dengan rencana peleburan itu. 

“Bapak road map nya melebur atau tidak, karena setahu saya direksi yang sebelumnya buka road map melebur” kata Dolfie. 

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Taspen Antonius N.S Kosasih menjawab bahwa sebenarnya kewenangan menjawab pertanyaan itu sifatnya terbatas.

Menurut Kosasih, Badan Penjamin Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan itu sebenarnya kewenangannya di bawah Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia.

"Kewenangan kami untuk menjawab terbatas, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu di bawahnya Kemnaker, sedangkan kami (TASPEN) di bawahnya Kemenkeu (Kementrian Keuangan) jadi koordinasinya beda. Untuk menjawab hal tersebut saya harus berkonsultasi ke kementerian saya, itu yang pertama. Saya tidak tahu apakah Kemenkeu dan Kemenaker janjiannya bagaimana, saya nggak tahu," kata ANS Kosasih.

Pada bagian lain, menurut Kosasih, ketiga Undang-undang (UU) yang mengikat kinerja Taspen masing-masing UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UU RJP ASN disitu disebutkan tidak mewajibkan TASPEN  untuk dilebur dengan dua lembaga lainnya. 

"Ketiga UU (TASPEN) tersebut tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa TASPEN harus dilebur secara institusi. Penjelasannya tertulis bahwa itu program yang sesuai. Yang sesuai yang mana, karena program kita beda. Tertulis sesuai dengan UU SJSN, mana yang sesuai, tidak ada,” jelas Kosasih.

Berdasarkan UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, tepatnya pa ada Pasal 66 menyatakan bahwa program yang dilebur hanyalah yang sesuai dengan UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional).

"Jadi kementeriannya beda, sudah pasti metodemya juga beda, anggotanya beda, sumber dananya beda,  dari situ saja treatment-nya sudah beda," pugkas ANS Kosasih.

Sementara sebagai catatan, karena mengingat ketiga perusahaan tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian yang berbeda, dengan demikian banyak indikator lain yang membuat TASPEN jauh berbeda dengan BP Jamsostek maupun ASABRI.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00