• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pilkada 2020

Incumbent Maju Pilkada 2020, Kemendagri Telah Siapkan Mekanisme Plt Kepala Daerah

29 January
02:10 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mempersiapkan regulasi dan mekanisme para pengganti Kepala Daerah yang akan maju kembali dalam kontestasi Pilkada.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengungkapkan bahwa mekanisme yang telah disiapkan oleh Pemerintah untuk para pelaksana tugas (Plt) yang nantinya akan menggantikan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri kembali sebagai Petahana di Pilkada 2020 mendatang akan digantikan oleh para pejabat tinggi Pratama untuk tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, dan pejabat tinggi madya untuk tingkat pemerintah Provinsi.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju (Pilkada 2020), dua-duanya resmi ditetapkan calon peserta. Maka untuk kabupaten kota aturannya Plt adalah pejabat tinggi pratama berarti minimal eselon II, kalo untuk gubernur aturannya itu adalah pejabat tinggi madya," jelas Kapuspen Kemendagri, Bahtiar saat ditemui di Gedung A Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (28/1/2020).

Mekanisme tersebut juga diungkapkan Bahtiar, tidak diberlakukan jika dalam struktur Kepala Daerah, hanya terdapat salah satu antara kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mengikuti Pilkada.

"Bagaimana kalau kosong kepala daerahnya? Kan ada Plt. Kalau wakil kepala daerahnya tidak maju (pilkada), maka otomatis wakil kepala daerahnya yang menjabat Plt kepala daerah," terangnya lagi.

Namun jika nantinya didalam penunjukan Plt Kepala Daerah yang dilakukan berasal dari institusi keamanan, lebih lanjut Bahtiar mengungkapkan bahwa pada dasarnya, penunjukan Plt tersebut tidak berdasarkan kepangkatan calon Plt didalam institusi keamanan, tetapi dengan dilihat dari jabatan Sipil.

"Jangan dipersoalkan lagi pejabat tinggi dari unsur lain, karena UU begitu bunyinya. Jadi untuk pejabat atau pelaksanaan tugas, Bupati kepala daerah itu pejabat tinggi pratama atau eselon II, kalo gubernur itu adalah pejabat tinggi madya. Bukan (dilihat dari institusi)TNI Polri. Tetapi kalo misalnya kepolisian (polisi) yang hari ini menjabat sebagai Irjen di kementerian tertentu atau TNI yang sedang menjadi deputi, ya itu dimungkinkan terjadi dilakukan. Karena bukan jabatan sebagai anggota polisi atau TNI nya tetapi jabatan Sipil nya itu yang diatur di UU pilkada itu. Siapa yang dapat menjadi pejabat kepala daerah  atau Plt kepala daerah," pungkas Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

Sementara itu, jika sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menguangkapkan bahwa dari 270 daerah Kabupaten/Kota maupun provinsi yang menjalankan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020, terdapat 224 petahana (kepala daerah Incumbent) yang akan berpotensi mencalonkan diri pada kontestasi Pilkada 2020 yang akan dijadwalkan diselenggarakan secara serentak pada 23 September 2020 mendatang.

"Dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020, sebanyak 224 incumbent berpotensi kembali mencalonkan diri. Nanti ada 224 incumbent, begitu mereka mendaftar, maka akan di Plt kan. Kira-kira berarti akan ada banyak Plt" tukis Tito Karnavian pada keterangan pers Kemendagri, Selasa (27/1/2020).

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Pilkada 2020 dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada tersebut setidaknya terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan Kota hanya mencapai 37 kota
akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Kemendagri juga sebelumnya telah  menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020. Adapun DP4 yang diserahkan, yakni sebanyak 105.396.460 jiwa yang terdiri dari 52.778.939 laki-laki dan 52.617.521 perempuan.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00