• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Ini Undang-undang yang Paling Banyak Digugat Sepanjang 2019

28 January
13:38 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan UU 7/2017 tentang Pemilu menjadi aturan yang paling banyak digugat sepanjang 2019.

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu berada di urutan pertama sebagai UU dengan gugatan terbanyak. Anwar menyebut MK menerima 18 permohonan uji materi UU tersebut.

"Tahun 2019, ada 51 UU yang paling sering dimohonkan pengujian. UU dengan frekuensi atau intensitas paling sering diuji adalah UU 7/2017 tentang Pemilu sebanyak 18 kali," ujar Anwar dalam penyampaian Laporan Tahunan 2019 di gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Berikutnya UU yang paling banyak digugat juga UU 30/2002 tentang KPK sebanyak sembilan kali, UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana sebanyak 5 kali, UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 4 kali.

"Dari 92 perkara yang telah diputus tahun 2019. Empat diputus dengan amar dikabulkan, 46 ditolak, 32 tidak dapat diterima, 2 gugur, dan 8 perkara ditarik kembali,” katanya.

Sepanjang tahun 2019, Anwar menyebut, MK juga menangani 262 perkara perselisihan hasil pemilu yang terdiri dari satu perkara perselisihan hasil pemilihan presiden/wapres dan 261 perkara sisanya merupakan perselisihan hasil pemilu anggota legislatif.

"Seluruh perkara perselisihan hasil pemilu serentak telah diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persidangan berjalan lancar, transparan, dan publik dapat memantau setiap tahapan dan prosesnya," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan jangka waktu penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya. Dia juga mengatakan di tahun 2019, setiap perkara rata-rata diselesaikan selama 59,39 hari kerja atau 2,83 bulan/perkara.

“Sebagai perbandingan, di tahun 2018, waktu penyelesaian perkara rata-rata selama 69 hari kerja atau 3,5 bulan/perkara. Di tahun 2017, rata-rata 101 hari kerja atau 5,2 bulan/perkara. Artinya, upaya dan komitmen untuk mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dapat diwujudkan,” pungkasnya.

FOTO : ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00