• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Indonesia Sangat Gemuk, Presiden Jokowi : Obesitas Regulasi

28 January
12:45 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Laporan Tahunan MK 2019 dibuka untuk umum oleh Hakim Konstitusi, sekaligus Ketua MK, Anwar Usman. Sidang Pleno ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Turut hadir juga beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju. 

Ketua MK Anwar Usman dalam pembukaan sidang menyampaikan bahwa selama 2019, ada lebih dari 3.000 perkara yang diselesaikan MK, termasuk diantaranya sengketa pemilihan umum serentak 2019. Anwar memaparkan, perkara terkait Pengujian UU (PUU) menjadi yang paling banyak ditangani, yaitu mencapai lebih dari 1.300 kasus. Sedangkan di urutan kedua, yakni Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. 

"Dari sejumlah 3.005 perkara, sebanyak 2.849 telah diputus, dengan rincian : sebanyak 397 dikabulkan, 1.005 ditolak, 1.004 tidak dapat diterima, 60 dinyatakan gugur, 171 ditarik kembali, 25 perkara merupakan tindaklanjut dari putusan sela, dan 11 perkara menyatakan tidak berwenang mengadili. Sisanya sebanyak 30 perkara hingga kini masih dalam proses pemeriksaan," papar Anwar di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (28/01/20).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa regulasi di Indonesia saat ini sudah terlalu gemuk. Keluarnya Omnibus Law tidak lama lagi akan memudahkan dan mempercepat kinerja pemerintah. 

"Saya memperoleh laporan bahwa terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Kita mengalami hiper regulasi, obesitas regulasi. Membuat kita terjerat oleh aturan yang kita buat sendiri. Terjebak dalam keruwetan dan kompleksitas. Oleh karena itu, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Dirjen (Perdirjen), sampai Peraturan Daerah (Perda), harus disederhanakan. Sehingga kita memiliki kecepatan nantinya dalam memutuskan dan bertindak atas respon perubahan-perubahan dunia yang begitu sangat cepatnya," jelas Presiden Jokowi. 

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Presiden selalu menyatakan, bahwa dengan kehadiran Omnibus Law nanti, akan membuka peluang besar untuk investasi masuk ke Indonesia, sekaligus membuka banyak lapangan pekerjaan.

Sidang pleno khusus ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari negara sahabat, terutama negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC), Dewan Etik MK, Hakim Konstitusi periode sebelumnya, dan juga Forum serta Konstitusi.

Tak lupa dalam kesempatan tersebut, MK juga meluncurkan buku "Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 : Mengawal Demokrasi Konstitusi Pemilu Serentak 2019". (Foto: Ant/Hafidz Mubarak & Pradipta Rahadi-RRI)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00