• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

DPR : Pembahasan RUU Omnibus Law Cilaka Libatkan Semua Stakeholder

26 January
13:03 2020
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia hingga saat ini mengaku belum menerima draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Demikian menurut penjelasan yang disampaikan Firman Soebagyo, Anggota Bedan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam sebuah acara diskusi di Upnormal Coffee & Roaster, Jalan Wachid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat. 

Menurut Firman, pembahasan RUU Omnibus Law di DPR masih belum final karena masih harus menunggu Surat Presiden (Surpres) dan draf naskah akademik RUU Omnibus Law.

"Pemerintah masih melakukan harmonisasi ditingkat kementerian. ini RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) belum final, dalam hal ini terkait harmonisasi itu memang seharusnya melibatkan semua stakeholder, kalau nanti sudah ada di DPR, saudara-saudara dari KSPI akan kami libatkan, termasuk para ekonom dan para perguruan tinggi, akan Kamis sosiasliasikan” kata Firman kepada wartawan. 

Menurut Firman, salah satu yang menjadi sorotan adalah soal ketenagakerjaan yang ditolak serikat pekerja. Firman berjanji bahwa DPR membuka kesempatan kepada serikat pekerja untuk memberikan masukan atau usulan sebelum draf RUU Omnibus Law Cilaka itu disampaikan Pemerimtah kepada DPR.

Sementara itu hingga saat ini sedikitnya sudah ada 4 RUU Omnibus Law yanh telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2020. Keempat RUU omnibus law tersebut masing-masing RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara dan RUU Keamanan Laut.

Sedangkan untuk RUU Omnibus Law itu sendiri hingga saat ini memang masih menjadi perdebatan atau menimbulkan pro kontra. Kelompok buruh menilai aturan itu lebih menguntungkan korporasi, sementara itu bagi kelompok pengusaha menilai aturan itu berdampak positif bagi perekonomian karena memperluas lapangan kerja.

Sementara itu RUU Cilaka mempunyai 11 klaster, masing-masing penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi.

Salah satu isu besar yang menjadi perdebatan dalam Omnibus Law Cilaka itu sebenarnya hanya terjadi pada klaster pertama yaitu terkait Penyederhaan Perizinan Berusaha. 

Klaster tersebut secara keseluruhan masih dibagi sebanyak 18 sub klaster, yakni Lokasi, Lingkungan, Bangunan Gedung, Sektor Pertanian, Sektor Kehutanan, Sektor Kelautan Perikanan, Sektor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sektor Ketenaganukliran, Sektor Perindustrian.

Selanjutnya ada Sektor Perdagangan, Sektor Kesehatan Obat dan Makanan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan, Sektor Keagamaan, Sektor Perhubungan, Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakauat (PUPR), Sektor Pos dan Telekomunikasi, Sektor Pertahanan dan Keamanan (Hankam). 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00