• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Tenaga Honorer Resah di Pandeglang, Periode 2019-2020 Dihapus

21 January
15:22 2020
1 Votes (5)

KBRN, Pandeglang : Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang mengaku, belum menerima informasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait rencana penghapusan tenaga kerja honorer di tubuh instansi pemerintah.

Kepala BKD Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, sampai saat ini BKD belum mendapat informasi baik lisan atau tulisan secara resmi perihal rencana penghapusan tenaga honorer yang disetujui oleh Kemenpan RB dan DPR RI. Malah dia baru mendengar dari awak media. Tapi ia menilai, kemungkinan rencana itu baru diberlakukan di pemerintah pusat.

"Kalau honorer, dulu juga ada surat edaran tidak diperbolehkan untuk mengangkat honorer. Kalau honorer dikembalikan ke kantor masing-masing atau OPD yang membutuhkan kalau Pemda itu TKK atau K2 dan sebagainya. Tetapi kalau honorer itu diangkatnya oleh OPD masing-masing," kata Fahmi saat dihubungi RRI, Selasa (21/1/2020).

Fahmi melanjutkan, untuk mengetahui kejelasan permasalahan itu, rencananya pekan ini BKD akan langsung mendatangi Kemenpan RB untuk mengetahui tenaga honorer mana yang akan dihapuskan oleh kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu.

"Kami juga ingin cari tahu dulu honorer (jenis) mana yang dipersoalkan pemerintah pusat, apakah honorer itu berkaitan dengan TKK, apakah yang tadi itu honorer bukan TKK. Kemungkinan kami akan ke Kemenpan RB untuk mengkomunikasikan bagaimana kira-kira?" ujarnya.

Sementara itu, seorang tenaga honorer di salah satu instansi di Kabupaten Pandeglang, Hafidz Hasan Ruki mengaku pasrah dengan wacana yang sedang digodok tersebut. Dia tidak punya pilihan lain selain harus mengikuti aturan pemerintah.

"Kalau dibilang adil atau tidak, saya rasa tidak adil. Apalagi yang berumah tangga memang agak kaget lihat berita. Karena kalau dihapus tapi tidak ada kepastian, gimana penghasilan kami? Apalagi beberapa memang tidak punya pekerjaan sampingan. Yang pasti, saya dan rekan-rekan lainnya jangan sampai nganggur lah," ucapnya.

Padahal dia merasa bersyukur sudah menjadi tenaga honorer meski belum mendapat perhatian yang layak. Akan tetapi, kondisi saat ini dianggapnya lebih baik dibandingkan harus menganggur.

"Perhatian dari pemerintah saat ini memang tidak cukup, sih. Tapi sudah kerja saja sudah bersyukur, rejeki setiap hari ada saja kalau berikhtiar dengan niat baik," ujarnya.

Hanya dia mengungkapkan, semestinya pemerintah mengangkat tenaga honorer saat ini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, banyak honorer di Pandeglang yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun.

"Pemerintah harusnya mengangkat PPPK kalaupun tidak bisa diangkat sebagai PNS. Di Pandeglang banyak rekan honorer yang sudah mengabdi sampai puluhan tahun bahkan ada yang sudah lebih dari 35 tahun," kata pria yang sudah tujuh tahun mengabdi sebagai tenaga honorer itu.

Dari data yang dimiliki BKD Pandeglang, jumlah tenaga honorer di Pemda Pandeglang mencapai 1.500 orang, TKS 7.000 orang, dan TKK sebanyak 1.520 orang.

Diketahui, Kemenpan RB dan DPR RI menyetujui untuk menghapus tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap serta status kepegawaian lainnya dari tubuh instansi pemerintah.

Hal ini disampaikan melalui rapat kerja persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Kompleks Gedung DPR/MPR, Senin (20/1/2020) kemarin.

Rekomendasi Berita
  • Tentang Penulis

    Dendy Fachreinsyah

    Reporter di Stasiun Produksi RRI Banten. Penganut seni berdistorsi.

  • Tentang Editor

    Miechell Octovy Koagouw

    Miechell Octovy Koagouw Editor RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00