• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Kasus Harun Masiku, PDI Perjuangan Bantah Dugaan Intervensi Menkum HAM

19 January
20:30 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Anggota Tim Hukum PDI Perjuangan, Maqdir Ismail menampik tudingan intervensi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam pengusutan kasus dugaan suap terkait Perganitan Antar Waktu (PAW) kader PDI Perjuangan, Harun Masiku. Walaupun, Yasonna telah mengumumkan sendiri bahwa tim hukum PDI Perjuangan dalam kasus ini bertujuan melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya kira enggak ada masalah siapapun yang meng-annouce. Kan Pak Yasnona ketika itu hanya memberikan pengantar saja, bahwa ini ada tim yang dibentuk dan beliau dalam (kapasitas) sebagai Ketua DPP (PDI Perjuangan),” kata Maqdir di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu  (19/1/2020).

Maqdir lanjut menuturkan, tidak ada salahnya Yasonna melakukan hal itu karena secara real juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap KPK.

"Dia (Yasonna -red) Menkum HAM. Itu enggak ada kewenangan dalam proses pidana, Menkum HAM cuma penonton. Enggak ada urusannya,” lanjut dia.

Menkum HAM membawahi Direktorat Jenderal Imigrasi juga dipertanyakan. Sebab, keberadaan Harun Masiku belum diketahui hingga saat ini. Maqdir kembali berkilah adanya intervensi Yasonna.

Menururt dia, Dirjen Imigrasi memiliki kewenangan tersendiri. Imigrasi dikatakannya tak perlu mendapat persetujuan Menkum HAM RI terkait pencegahan Harun Masiku ke luar negeri.

Kan ada delegasi wewenang. Nggak perlu mendapat persetujuan dari Menteri (Yasonna -red) kalau mencegah orang. Itu kan langsung Direktur Jenderal itu, enggak perlu dikhawatirkan,” ucap Maqdir.

Sebelumnya, Yasonna mengklaim tidak akan dapat mengintervensi kasus itu kecuali memiliki posisi sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun, pada Rabu (15/1/2020) lalu, dia ikut menghadiri konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat. 

Saat itu, dia mengumumkan pembentukan tim hukum PDI Perjuangan karena tugasnya selaku Ketua DPP untuk Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, dan bukan dalam kapasitas sebagai Menkum HAM. Dia berharap berbagai pihak tidak salah persepsi, serta membedakan posisinya antara Menkum HAM dan Ketua DPP PDI Perjuangan. 

Pembentukan tim hukum tersebut diumumkan guna menghadapi berbagai framing dalam kasus dugaan suap pengurusan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang menjerat Harun Masiku dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Tim hukum itu dipimpin I Wayan Sudirta, dengan Maqdir Ismail dan Teguh Samudera sebagai anggota.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00