• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Seknas Jokowi : Kejaksaan Agung Harus Usut Tuntas Jiwasraya

19 January
11:01 2020
1 Votes (5)

KBRN, Surabaya : DPW Seknas Jokowi mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus mega skandal korupsi Asuransi Jiwasraya. Penyelesaian kasus ini dinilai penting karena menyangkut nasib pengembalian polis asuransi banyak orang.

"Kami dari Seknas Jokowi Provinsi Jawa Timur mendesak kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut tuntas kasus mega skandal korupsi Jiwasraya. Kami tidak ingin masalah ini ditarik menjadi komoditi politik," ungkap Sapto Raharjanto Ketua DPW Seknas Jokowi Provinsi Jawa Timur, disela rapat koordinasi wilayah DPW Seknas Jokowi Provinsi Jatim di Surabaya, Minggu (19/1/2020).

Menurut Sapto penanganan kasus yang diduga merugikan negara Rp13,7 triliun itu harus diselesaikan secar hukum. Ini juga preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, dan sangat bertentangan dengan karakter pemerintahan presiden Jokowi yang bersih dan pro pemberantasan korupsi

"Ini justru mencederai komitmen Presiden Jokowi akan pemberantasan korupsi," urainya.

Sapto menambahkan pengembangan penyidikan harus tetap dilakukan oleh Kejaksaan Agung, karena tak menutup kemungkinan berbagai pihak dari luar Jiwasraya juga turut terlibat.

Bagi Sapto pekerjaan rumah Kejaksaan Agung belum berhenti sampai penetapan, penangkapan, dan penahanan ke lima tersangka, Kejaksaan Agung masih harus mengumpulkan berbagai alat bukti.

"Harus ada langkah hukum agar tak main-main mengelola uang rakyat," pungkasnya.

Usut tuntas korupsi Jiwasraya ini juga selaras dengan semangat pemberantasan korupsi. Apa yang disuarakan itu juga menjadi komitmen bersama.

"Ini mencedarai semangat pemberantasan korupsi dari pemerintahan Jokowidodo," tambah Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi.

Dalam rakorwil ini seluruh Ketua DPD Kabupaten/Kota Seknas Jokowi Se-Jatim hadir. Disepakati Seknas mendukung pengusutan kasus Jiwasraya. Termasuk penguatan Lembaga Kejasaan Agung untuk terus melakukan pengusutan.

"Kita menolak kasus Jiwasraya ini diselesaikan melalui pansus di DPR RI, harus diselesaikan melalui jalur hukum," kata Sapto.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00