• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Senin, Buruh Gelar Demo Besar Tolak RUU Omnibus Law di DPR

18 January
16:12 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demo besar-besaran ke DPR RI pada Senin 20 Januari 2020 untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

“Untuk menolak Omnibus Law dari KSPI akan turun ribuan buruh melalui aksi serentak di 20 provinsi,” kata Presiden KSPI Said Iqbal di Kantor LBH Jakarta, Jl. Pangeran Diponegoro No.74, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).

Rusdi mengatakan, aksi unjuk rasa tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi sejumlah kota besar di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa yang sama seperti di Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jawa Timur. 

"Kemudian juga di Sulawesi Selatan Makassar, Sulawesi Utara di Manado, Gorontalo, Kalimantan Timur, insya Allah akan begerak serentak, dengan satu tujuan," kata 

Selain itu, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Azis mengatakan setelah mendengarkan semangat Omnibus Law justru memperlemah semangat pekerja.

“Status hubungan kerja sekarang dikenal dengan fleksibel yang artinya mudah atau tidak jelas. Selama ini yang ada perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu,” kata Riden.

Lebih lanjut, Riden mengungkapkan bahwa upah minimum akan diubah menjadi perjam, dan sangat berdampak terhadap jaminan para pekerja seperti kesehatan dan keadaan kalau tidak bekerja yaitu sakit, ibadah haji atau cuti melahirkan.

“Kebijakan ini jelas semakin tidak berpihak kepada pekerja, sangat merugikan pekerja,” tambah Riden.

Sebelumnya, Pada Selasa (14/1/2020) Presiden KSPI, Said Iqbal menilai omnibus law merupakan cara terbaik untuk menghancurkan kesejahteraan para pekerja. Maka dari itu, kata Iqbal, ada 6 hal yang menjadi poin penolakan dari serikat buruh terkait dengan RUU Omnibus Law, antara lain sebagai berikut.

1. Menghilangkan Upah Minimum

Ada upaya menghilangkan upah minimum. Menurut Iqbal dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah minimum. Hal ini, terlihat, dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam.

2. Menghilangkan Pesangon

Ada upaya menghilangkan pesangon. Dirinya menganggap kalau pemerintah mencoba menggunakan istilah baru dalam omnibus law, yakni tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besarnya mencapai 6 bulan upah.

Terkait hal ini, Said mengatakan bahwa di dalam UU No. 13 Tahun 2003; sudah diatur mengenai pemberian pesangon bagi buruh yang ter-PHK. Besarnya pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan 2 untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15% dari toal pesangon dan/atau penghargaan masa kerja.

"Dengan kata lain, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU 13/2003 justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan PHK yang hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan hingga 38 bulan upah lebih," ujarnya.

3. Fleksibilitas Pasar Kerja/Penggunaan Outsourcing dan Buruh Kontrak Diperluas.

Iqbal menuturkan dalam omnibus law, dikenalkan istilah fleksibilitas pasar kerja.

"Kita menafsirkan, istilah fleksibilitas pasar kerja adalah tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT). Dalam hal ini, outsourcing dibebaskan di semua lini produksi," katanya.

4. Lapangan Pekerjaan yang Tersedia Berpotensi Diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) Unskill

Terkait hal ini, Iqbal mengingatkan bahwa dalam UU 13/2003, penggunaan TKA harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain, TKA hanya boleh untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu. Sedang TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus (unskill workers) tidak diperbolehkan bekerja di Indonesia.

"Jenis pekerjaannya pun adalah pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlain khusus yang belum banyak dimiliki pekerja lokal, seperti akuntansi internasinoal, maintenance untuk mesin teknologi tinggi, dan ahli hukum internasional. Selain itu, waktunya dibatasi dalam waktu tertentu, misalnya 3-5 tahun, dia harus kembali ke negaranya," bebernya.

Hal yang lain, setiap TKA harus didampingi oleh pekerja lokal, dimana tujuannya adalah supaya terjadi transfer of job, dan transfer of knowledge, sehingga pada satu saat nanti pekerja Indonesia bisa mengerjakan pekerjaan si TKA tadi. Namun sayangnya, dalam omnibus law ada wacana, semua persyaratan tadi dihapus, sehingga TKA bisa bebas sebebas-bebasnya bekerja di Indonesia.

"Ini tentu saja akan mengancam ketersediaan lapangan kerja untuk orang Indonesia. Karena pekerjaan yang mustinya bisa diempati oleh orang lokal diisi oleh TKA," katanya.

5. Jaminan Sosial Terancam Hilang

Menurut Iqbal, dengan skema tersebut maka jaminan sosial untuk pekerja pun terancam hilang, khususnya jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

"Bagaimana mau mendapatkan jaminan pensiun, jika pekerja setiap tahun berpindah pekerjaaan dan hanya mendapatkan upah selama beberapa jam saja dalam sehari yang besarnya di bawah upah minimum?" katanya.

6. Menghilangkan Sanksi Pidana Bagi Pengusaha

Dalam omnibus law, lanjut Iqbal, juga ada wacana untuk menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Padahal, dalam UU No. 13 Tahun 2003 memberikan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh. 

Sebagai contoh, ia menyebut pengusaha yang membayar upah upah di bawah upah minimum, bisa dipenjara selama 1 hingga 4 tahun. Jika sanksi pidana ini dihilangkan, bisa jadi pengusaha akan seenaknya membayar upah buruh lebih rendah dari upah minimum. 

“Dampaknya, akan banyak hak buruh yang tidak berikan pengusaha. Karena tidam ada efek jera. Mencermati wacana omnibus law, tidak sulit bagi kita untuk menyimpulkan bahwa ini adalah bagian untuk menghilangkan kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu, ini bukan hanya permasalah pekerja. Tetapi juga permasalahan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00