• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Legislator PKS Sebut Perlu Segera Dibentuk Semacam LPS Khusus Nasabah Asuransi

18 January
15:02 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengatakan jangan ada anggapan bahwa  DPR akan diam saja terkait kasus mega skandal dugaan penyelewengan dana nasabah di PT. Asuransi Jiwasraya.

Menurut Anis, DPR secepatnya akan mendorong Pemerintah dapat segera bertindak cepat dalam menangani kasus Jiwasraya. Dengan demikian kedepannya diharapkan itu akan menjadi efek jera bagi perusahaan asuransi lainnya agar tidak sewenang-wenang dalam mengelola dana nasabah. 

“Kita memang belum melakukan studi tentang seberapa jauh dampak kasus Jiwasraya itu, namun kita liat misalnya tadi ada yang bilang bye atau selamat tinggal asuransi. Masyarakat sebenarnya masih percaya kok sama asuransi, iya kalau kinerjanya baik masyarakat akan datang, tapi kalau kayak begini siapa masyarakat yang menjamin kapok dong, uang yang dia simpan lama kemudian hilang, karena tiba tiba nggak bisa bayar siapa yang mau kan," kata Anis Byarwati di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).

Anis menjelaskan di lembaga perbankan itu kan sudah punya yang namanya penjamin dana nasabah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), namun sayangnya hingga saat ini asuransi belum mempunyai lembaga penjamin semacam LPS.

Ia berharap kedepannya perlu dipikirkan adanya pembentukan semacam lembaga serupa yang bisa menjamin keamanan dan keselamatan dana nasabah atau para pemegang polis asuransi. 

“Kasus Jiwasraya ini bisa menjadi sebuah pelajaran berharga, kalau di perbankan itu kan sudah punya LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), maka alangkah baiknya asuransi juga  punya semacam lembaga penjamin, diharapkan masyarakat atau konsumen juga merasa terjamin,” katanya kepada wartawan. 

Anis mengatakan, rencananya dalam waktu sedang dibahas tentang payung hukum dan perundang undangan terkait hal itu. 

Menurutnya, PKS dalam hal ini ikut mendorong karena dalam masalah ini konsumen itu seolah-olah “seperti anak ayam kehilangan induknya”, jadi bingung mau mengadu kemana dan mau minta ganti rugi ke siapa, jadi perlu ada lembaga yang mengatur. 

“Kita kan ada badan legislasi itu, ya cuman itu harus diusulkan apa dari masyarakat pemerintah atau DPR harus ada usulan tapi ini kan udah mengumumkan dan Undang-Undang (UU) itu tidak berdiri sendiri bisa di sub UU lainnya tentang perlindungan konsumen misalnya, kan sekarang pemerintah kan wacananya ada Omnibus Law, jadi UU itu bisa di sub kan,” pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00