• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

HMPG Jatim Minta Pemerintah Hadir Lindungi Petani Garam

14 January
17:26 2020
0 Votes (0)

KBRN,  Surabaya : Indonesia sangat bergantung dengan garam impor yang umumnya dipakai untuk kebutuhan industri. Setiap tahun impornya mencapai jutaan ton dengan nilai lebih dari Rp 1,2 triliun lebih. Alokasi impor garam 2019 mencapai 2,75 juta ton, lalu pada 2020 akan bertambah menjadi 2,92 juta ton atau naik 6 persen. Aktivitas impor garam memang masih pro dan kontra antara industri, petani garam, bahkan pemerintah.

Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) berharap pemerintah juga memperhatikan nasib petani garam lokal. Apalagi, hingga saat ini masih banyak garam petambak yang belum terserap oleh industri dengan maksimal.

Karenanya, kata Ketua HMPG, M. Hasan, saat ini kalangan petambak garam terus mendorong pemerintah untuk segera menetapkan Harga Patokan Petani (HPP) dengan harga terendah Rp1.500 - Rp2.000/kg agar petani garam tidak merugi akibat harga yang terus anjlok dan minim penyerapan. 

"Untuk tahun ini, masih ada 500.000 ton garam rakyat di wilayah Jatim yang tidak terserap industri. Selain itu harganya pun sudah tidak masuk akal, hancur sampai Rp250/kg, dari awal panen sudah rendah Rp500/kg, terus menyusut Rp400/kg dan sekarang di titik terendah," jelasnya kepada RRI, Selasa (14/1/2020).

Pihaknya mendesak, Presiden Joko Widodo segera menandatangani perubahan Perpres No.71 Tahun 2015 tentang garam sebagai salah satu komoditi bahan pokok dan barang penting yang harus dilindungi harganya.

"Perubahan Perpres sudah ada di meja presiden, dan awal tahun 2020 ini Kami harapkan Pemprov Jatim pun menindaklanjuti perubahan perpres tersebut. Karenanya ini penting sebagai bentuk perlindungan kepada petani garam, Pemerintah harus hadir sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Nelayan, dan pemberdayaan Nelayan, Petambak dan Masyarakat Petambak Garam harus hadir memberikan kepastian usaha dan menjamin kesejahteraan rakyat melalui penetapan HPP yang wajar," katanya.

Dia mengatakan sebelum perubahan perpres tersebut, kebijakan HPP maupun kewajiban penyerapan garam rakyat oleh industri juga harus diatur agar tata niaga garam bisa berjalan dengan baik.

Hasan mengungkapkan, kewajiban penyerapan garam rakyat sebenarnya sudah diatur melalui fasilitas yang diberikan oleh Kemenperin pada 2019 yakni sebanyak 1,1 juta ton dan rencananya 2020 industri diwajibkan menyerap 1,5 juta ton.

"Namun perusahaan sekarang ini melakukan penyerapan hanya sekitar 40 persen dari total produksi. Ada 11 perusahaan yang maksimal menyerapnya seperti Susanti Megah, dan Unichem, tapi ada juga yang tidak maksimal," ujarnya.

Hasan mengklaim bahwa produksi garam petani saat ini sudah memiliki kualitas yang bagus sehingga layak untuk diserap industri.

Bukan hanya industri makanan dan minuman, tapi juga diharapkan bisa diserap industri lain seperti industri kertas, penyamakan kulit, pakan ternak, bahkan untuk farmasi bisa diperhitungkan.

"Untuk itu perlu ada keselarasan antar lembaga kementerian terkait dan pemerintah perlu melakukan pendataan dan pengawasan agar tahu berapa kebutuhan industri sebenarnya, supaya tidak impor dengan jumlah banyak dan bisa mengganggu harga garam rakyat," ujarnya.

Untuk diketahui, produksi garam rakyat di Jatim tahun 2019 telah mencapai 1,1 juta ton, meningkat dibandingkan 2018 yang hanya 900.000 ton akibat kondisi cuaca kemarau panjang dan adanya penerapan teknologi geo isolator.

Pada 2020, diperkirakan produksi garam asal Jatim yang telah berkontribusi terhadap produksi nasional sebesar 50% ini akan meningkat menjadi 1,2 juta ton. Secara nasional, jumlah kebutuhan garam yakni 4,2 juta ton yang terdiri dari 1,6 juta ton untuk konsumsi rumah tangga dan 2,6 juta ton untuk industri. 

HMPG pun mengusulkan agar komoditas garam ini diatur jalur pendistribusiannya melalui satu pintu yakni garam rakyat diserap semuanya oleh PT Garam sebagai stabilitator dan bufferstock, kemudian dijual dengan satu harga kepada industri-industri.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00