• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Dewas KPK Bantah Kehadirannya Sebagai Penghambat Kinerja KPK

14 January
16:33 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Ketua dewan pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama 4 anggota Dewan Pengawas KPK lainnya yaitu Harjono, Albertino ho, Artidjo Alkostar dan Syamsudin Haris melakun keterangan pers terkait tugas pokok Dewan Pengawas kpk, dalam ketereangannya Tumpak membantah jika Dewan Pengawas KPK menghambat kinerja KPK, Selasa (14/01/2020).

"Mungkin yang hendak kalian ketahui adalah masalah pemberian ijin penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan, tetapi sebelum sampai kesana, saya sampaikan bahwa kehadiran Dewas dalam KPK ini tidaklah bermaksud untuk mempersulit atau melemahkan atau mengjalangi kinerja KPK," ungkap Tumpak di gedung C1 Kuningan, Jakarta Selatan.

Hal ini di ungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Undang-Undang KPK Nomor 19/2019 terbukti memperlambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut ICW, itu dibuktikan dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"KPK melakukan tangkap tangan yang melibatkan salah satu Komisioner KPU karena diduga menerima suap untuk pertukaran anggota DPR RI. Banyak pihak yang menganggap tangkap tangan kali ini, membuktikan bahwa pimpinan KPK dan UU KPK baru tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. Faktanya justru sebaliknya, UU KPK baru (UU No 19 Tahun 2019) terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Minggu (12/1/2020).

Tumpak juga menjelaskan bahwa kelima Dewan Pengawas KPK berkomitmen mendukung apapun yang dilaksanakan oleh KPK.

"Kami komitmen berlima mendukung semuanya apa yg dilaksanakan oleh KPK tapi tentunya harus berdasarkan ketentuan hukum yg ada. Jd kami memberikan jaminan thd apa yg dilakukan oleh kpk itu memang sudah selaras tdk bertentantan dgn hukum yg ada," ungkap Ketua Dewas KPK.

Anggota dewan pengawas KPK Syamsudin Haris juga menegaskan bahwa Dewas KPK ingin memastikan bahwa prosedur penindakan itu sesuai hukum, makanya mekanisme atau prosedur izin di dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 itu dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas prosedur penindakan di KPK.

"Jadi sebagaimana yang ditegaskan oleh pak ketua pak Tumpak tadi, bahwa kehadiran Dewas ini bukan untuk menghambat dan tidak ada maksud,  kami ingin memastikan bahwa prosedur penindakan itu sesuai hukum, makanya mekanisme atau prosedur izin di dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 itu dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas prosedur penindakan di KPK," ungkap Syamsudin Haris.

Tumpak juga menjelaskan, Dewas KPK diberikan tugas cukup banyak, antara lain:
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
2. Menyusun dan menetapkan kode etik bagi pimpinan dan pegawai KPK
3. menerima pengaduan masyarakat tentang adanya pelanggaran2, baik kpde etik maupun pelanggaran UU
4. melakukan sidang dan mengadili mereka yg diduga melakukan pelanggaran baik kode etik maupun pelanggaran lainnya.

6. memberikan izin tertulis terhadap penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan.

Kemudian Dewas juga melakukan evaluasi kinerja KPK secara berkala, paling tidak satu kali setahun. Dewas juga akan berikan laporan pelaksanaan tugas kepada presiden dan DPR.


tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00