• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

PNS Pemkot Madiun Diduga Terlibat Korupsi, Ini Tanggapan DPRD

14 January
16:34 2020
0 Votes (0)

KBRN, Madiun : DPRD Kota Madiun angkat bicara soal dugaan kasus korupsi  proyek controlled landfill atau penataan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo yang menyeret PNS Pemkot Madiun. Koordinator Komisi III DPRD setempat, Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan, dengan adanya kasus tersebut menjadi pukulan dewan selaku mitra Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Andi menyatakan, secara prinsip DPRD tidak memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi secara mendalam atau teknis di lapangan. Dewan hanya memiliki tugas mengontrol masalah penganggaran dan kegiatannya. Dari sisi anggaran, dewan sangat konsen terhadap kebersihan kota. Apalagi, Kota Madiun telah beberapa kali meraih penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dengan adanya kasus tersebut, DPRD merekomendasikan pimpinan DLH melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan di TPA Winongo. Sebab, perkara yang menyeret PNS pemkot adalah terkait penyalahgunaan serapan anggaran BBM jenis Dexlite untuk alat berat ekskavator. Tidak hanya di DLH, Andi berharap ASN lain lebih berhati-hati dalam melangkah kedepan.

“Kita di DPRD nggak bisa masuk ke ranah teknis. Cuma kita pasti sering mengingatkan kepada teman-teman di DLH untuk terus mengawasi turun ke bawah agar melihat apa yang terjadi di lapangan, jangan sampai lepas kontrol. Karena disana lokasinya terpisah jauh, lepas dari pengawasan dari dinas. Jadi pembelian BBM maupun sisa dari BBM itu harus tercatat dan terukur supaya tidak disalahgunakan lagi,” katanya, Selasa (14/1/2020).

Politisi PDIP ini menuturkan, pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2020 yang dilaksanakan tahun 2019 lalu, dewan telah mengingatkan kepada kepala DLH yang kala itu dijabat Suwarno untuk berhati-hati mengelola anggaran. Sebab, rumor kasus tersebut telah mencuat kepermukaan.

Sementara itu di tahun 2020 ini, kegiatan operasional pengelolaan sampah akhir dengan metode Controlled Landfill di DLH Kota Madiun dianggarkan sekitar Rp2,2 Milyar. Dana sebesar itu diantaranya juga digunakan untuk pembelian kendaraan truk amrol, pembelian BBM jenis solar serta operasional mesin pemilah sampah termasuk di Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

00:00:00 / 00:00:00