• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Pengamat : Kasus Suap Komisioner KPU Harusnya Tak Perlu Terjadi

14 January
15:36 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pengamat politik Ujang Komarudin menyatakan, kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari F-PDI Perjuangan yang berujung korupsi, seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab bagaimanapun, Harun Masuki tidak bisa menjadi anggota DPR hasil PAW, karena perolehan suaranya hanya sekitar 5.000 suara.

"Jadi saya kira ini sangat disesalkan, kasusnya tak harus terjadi. Harun hanya peraih suara terbanyak ke lima," kata Ujang Komarudin dihubungi wartawan, Selasa (14/1/2020).

Sedangkan Undang-Undang, lanjut Ujang, memerintahkan PAW itu menjadi hak dan akan didapatkan oleh caleg yang memiliki suara terbanyak kedua. Kemudian KPU dalam rapat sudah menetapkan Riezky Aprilia sebagai peraih suara terbanyak kedua.

Pada Pileg 2019, kursi PDI Perjuangan di daerah pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) I diraih Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia sebelum pemilihan dengan meraih 145.752 suara. Sementara perolehan suara terbanyak kedua adalah caleg Riezky Aprilia dengan 44.402 suara.

"Sedang Harun Masuki berada diurutan peraih suara terbanyak kelima yaitu meraih 5.878 suara," sebutnya.

Dalam kaitan ini, lanjut Ujang, jika ada usaha atau kongkalingkong antara oknum di PDI Perjuangan dengan oknum di KPU itu merupakan perbuatan yang tak terpuji karena bisa  merusak proses demokratisasi.

"Selain karena adanya penyuapan, partai juga jangan seenaknya menentukan caleg PAW berdasarkan kepentingannya," tegas dosen di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta ini.

Lantas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini berpesan, semua partai politik termasuk PDI Perjuangan tak boleh memaksakan kehendak, tetapi meng Ikuti saja aturan UU, tidak melanggar UU.

"Karena memaksakan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui PAW adalah bentuk pelanggaran UU," tutup Ujang.

00:00:00 / 00:00:00